Islamabad, LiputanIslam.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi Adel al-Jubeir Kamis (7/1) berkunjung ke Islamabad, Pakistan. Tujuannya adalah menentukan peran Pakistan dalam koalisi baru yang diprakarsai dan dipimpin Riyadh. Lantas bagaimana respon Pakistan terhadap tujuan itu? Pakistan menyatakan akan berkerjasama dengan koalisi ini dalam empat sektor.
Dalam sebuah statemen Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Pakistan mengenai kunjungan al-Jubeiri ke Islamabad tersimpul bahwa Pakistan sebagai anggota koalisi negara-negara Islam yang disebut-sebut terdiri atas 34 negara (Sunni) itu akan bekerjasama dalam empat sektor, yaitu; pendidikan, pertukaran informasi, pertukaran pengalaman, dan pengambilan keputusan kolektif kontra-radikalisme.
Statemen itu sama sekali tidak menyentuh soal kemungkinan partisipasi militer Pakistan ataupun kerjasama persenjataan dengan koalisi baru itu. Dengan demikian, partisipasi Pakistan dapat dipastikan tidak lebih dari sekedar formalitas belaka. (Baca: Pengamat Mesir: “Koalisi Islam Anti-Teror”, Koalisi Abal-Abal)
Sebelum itupun, militer Pakistan dalam berbagai kesempatan menegaskan pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam misi apapun di luar negeri kecuali misi menjaga perdamaian di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain itu, Islamabad juga tak menggubris desakan yang dilakukan berulang kali oleh Saudi dan negara-negara Arab sekutunya di Teluk Persia supaya Pakistan ikut menyumbang pasukan dan senjata untuk mengeroyok Yaman bersama koalisi Arab pimpinan Saudi.
Sebagaimana dilansir IRNA, Jumat (8/1), statemen Kemlu Pakistan itu menambahkan, “Adil al-Jubeir telah menjelaskan rincian terkait dengan koalisi baru pimpinan Arab Saudi kepada Perdana Menteri Pakistan, Nawaz Sharif, dan Perdana Menteripun menyambut baik langkah Arab Saudi untuk pembentukan koalisi ini.”
Nawaz Sharif memastikan kepada Menlu Saudi bahwa Pakistan akan bekerjasama dengan koalisi baru berlabel kontra-ISIS tersebut. Hanya saja, dia sama sekali tidak menyebutkan kemungkinan Pakistan bekerjasama dengan koalisi itu di luar empat bidang tersebut.
Koalisi baru itu dijadwalkan akan menggelar sidang tingkat menteri pertahanan akhir Januari ini.
Penasehat Perdana Menteri Pakistan mengatakan, “Rencananya, akhir bulan ini (Januari) akan diselenggarakan sidang para menteri pertahanan 34 negara anggota koalisi di Riyadh, dengan agenda menyusun kebijakan dan menentukan jalur pergerakan koalisi ini.”
Pakistan merupakan negara anggota paling tangguh secara militer dan bahkan sudah sekian lama tercatat sebagai satu-satunya negara Islam pemilik bom nuklir, menyusul ketegangan lamanya dengan India yang lantas memicu keduanya untuk berlomba berburu bom nuklir.
Karena itu, Pakistan sangat diandalkan Saudi untuk mengangkat pamor koalisi tersebut.
Namun demikian, Saudi menyadari bahwa Pakistan tidak akan bersedia terlibat secara fisik dan militer dalam koalisi, sehingga meskipun sekedar nama dan formalitas, keberadaan Pakistan dalam koalisi sudah cukup bagi Saudi dalam membangun wibawa koalisi. Seandainya tak ada nama Pakistan, maka meskipun anggotanya berjumlah 33 negara, koalisi itu tidak akan terlalu signifikan dari segi perimbangan kekuatan militer. (mm)