Damaskus, LiputanIslam.com — Parlemen Suriah telah menetapkan aturan residensi untuk calon presiden, sebuah langkah yang akan menghalangi pihak asing untuk ikut dalam pemilu 2014. Pasal 30 RUU menetapkan bahwa calon presiden republik ini harus menetap/ tinggal di Suriah sekurang-kurangnya selama 10 tahun terakhir, seperti yang diberitakan kantor berita SANA.
Tak ada seorang pun di pihak oposisi yang mengumumkan niatnya untuk bertanding melawan Presiden Bashar al-Assad dalam pemilu yang dijadwalkan akan digelar pada bulan Juli. Petinggi oposisi justru banyak yang tinggal di luar negeri sejak krisis Suriah pada tahun 2011.
Kelompok oposisi yang disponsori Barat, Syrian National Coalition, yang para pemimpinnya tinggal di luar Suriah, mengklaim pemerintahan sementara untuk wilayah yang dikuasai oleh teroris berbasis di Istanbul, Turki.
Undang-undang menetapkan aturan lebih lanjut, yaitu kandidat bpresiden berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, hanya memiliki status kewarganegaraan Suriah, putra dari warga Suriah, menikah dengan wanita Suriah, dan tidak terlibat kasus pidana. Persyaratan ini merupakan salah satu hasil dari amandemen atas konstitusi yang telah disetujui dalam referendum dua tahun lalu.
SANA melaporkan, Menteri Informasi Suriah Omran al – Zoabi mengatakan bahwa pemilihan umum mendatang akan menjadi kontribusi nyata untuk memerangi terorisme dan kekerasan.
Dia mengatakan media pemerintah akan bersikap netral dalam berurusan dengan semua kandidat calon presiden dan negara akan konsisten menjaga keamanan. Zoabi juga mengkritik Brahimi, utusan PBB – Liga Arab yang mengklaim bahwa jajak pendapat itu akan merusak pembicaraan damai Jenewa II, apalagi pihak oposisi Suriah tidak tertarik lagi untuk ambil bagian dalam perundingan tersebut.
“Mungkin karena dia sudah lanjut usia, Brahimi telah lupa bahwa ia hanya mediator internasional untuk negosiasi antara pemerintah Suriah dan oposisi” kata Zoabi. “Jika Brahimi ingin tetap sebagai mediator dan ingin Perundingan Jenewa berhasil, dia harus membaca kembali komunike Jenewa dan menghormati perannya sebagai mediator,” tambahnya.
“Brahimi tidak berhak untuk menerapkan kebijakan Amerika di Suriah. Pihak berwenang di Suriah yang akan memutuskan apakah akan menyelenggarakan pemilihan umum atau tidak, dan tidak ada yang bisa menentang persyaratan konstitusional di negara ini,”tegasnya. (LiputanIslam.com/af)