Islamabad, LiputanIslam.com – Belakangan ini Arab Saudi membuat gempar dunia dengan mengumumkan bahwa sebuah “koalisi Islam anti-teror” telah terbentuk. Tak tanggung-tanggung, 34 negara Islam disebutkan terlibat dalam koalisi gagasan Riyadh itu, termasuk Indonesia yang ternyata kemudian ditepis keras oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. (Baca: Apakah Indonesia Gabung Dengan Koalisi Militer Saudi? Ini Jawabannya )
Rupanya, bukan hanya Indonesia yang dicatut, melainkan juga Pakistan dan Mesir, sementara Oman menyatakan sejak awal memang menolak terlibat dalam koalisi yang diragukan tujuannya oleh Rusia tersebut. (Baca: Rusia Ragukan Tujuan Koalisi “Anti Terorisme” Yang Didengungkan Saudi )
Pakistan membantah dan bahkan mengaku terkejut namanya tertera dalam daftar 34 negara anggota koalisi yang disebut-sebut bertujuan menumpas ISIS itu.
Menteri Luar Negeri Pakistan Aizaz Chaudry mengaku baru mengetahui keterlibatan Pakistan di media massa. Dia menambahkan bahwa pihaknya sudah meminta Duta Besar Pakistan di Riyadh supaya meminta klarifikasi dari pemerintah Arab Saudi soal ini.
Parlemen Pakistan juga tidak merestui keterlibatan Pakistan.
“Saya tidak mengerti mengapa Arab Saudi menyebutkan nama Pakistan dalam aliansi militer baru yang terdiri atas 34 negara tanpa persetujuan dari Pakistan?” kata senator Syed Tahir Hussain Mashhadi, Rabu (16/12)
Dia menambahkan, “Resolusi parlemen tidak akan membiarkan Pakistan ikut dalam aliansi pimpinan Saudi. Resolusi ini juga sudah tidak membolehkan Pakistan terlibat dalam perang pimpinan Saudi terhadap Yaman.”
Sebelumnya nama Pakistan juga dicatut begitu saja oleh Riyadh dalam isu Yaman. Saat itu Saudi menampilkan bendera Pakistan dalam pasukan koalisi yang menyerang Yaman, tapi belakangan tersiar laporan bahwa parlemen Pakistan melarang keterlibatan negara ini dalam serangan ke Yaman.
Ada dugaan bahwa Riyadh menjanjikan bantuan keuangan bagi setiap negara yang bersedia berbaris di belakangnya.
Semula Iran dilaporkan sebagai satu-satunya negara yang tidak ikut dalam koalisi yang berbasis di Riyadh itu. Pemerintah Saudi sengaja tidak menggandeng Iran karena isu Yaman.
“Saya pikir tindakan Iran yang masih dicurigai sebagai negara yang turut membantu kelompok radikal (Houthi) untuk menguasai pemerintahan sah di Yaman menjadi faktor besar mengapa Iran tidak masuk dalam koalisi internasional ini,” ujar Menteri Pertahanan (Menhan) Saudi, Mohammed bin Salman, Selasa (15/12).
Tapi ternyata, selain Indonesia dan Pakistan, nama Mesir juga dicatut. Koran Mesir al-Watan, Rabu (16/12), mengutip pernyataan para pejabat Kairo bahwa Mesir tidak akan pernah terlibat dalam koalisi ini.
Sedangkan Oman, meskipun anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC), sejak awal sudah menolak dilibatkan oleh Saudi.
Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi mengatakan negaranya tidak akan ikut koalisi itu karena dalam konstitusi Oman ada larangan terlibat dalam aliansi keamanan di luar GCC.
Al-Quds Alarabi 10 Desember lalu melaporkan bahwa Saudi telah memberikan isyarat penghentian bantuan GCC terhadap Oman karena Muscat selalu mengambil sikap independen dalam berbagai isu regional dan dunia.
Alalam menyebutkan sebanyak 23 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tidak terlibat dalam koalisi itu, termasuk Iran, Suriah, Irak, Aljazair, Oman, dan Afghanistan.
Beberapa laporan memberitakan bahwa tercantumnya nama Lebanon telah menimbulkan kontroversi di negara ini. Banyak kalangan mempertanyakan siapa di balik pencatuman nama Lebanon.
Adapun negara-negara yang dicantumkan Riyadh dalam daftar negara pendukung koalisi itu ialah; Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Jibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Republik Federal Islam Komoro, Qatar, Pantai Gading, Kuwait, Lebanon, Libya, Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, Niger, Nigeria, dan Yaman. (mm/sputnik/bbc/irna/alwatan/alalam/alqudsalarabi)