Dubai, LiputanIslam.com – Lembaga pemantau HAM internasional Human Rights Watch/HRW mendesak pemerintah Amerika Serikat (AS) supaya membatalkan rencananya menyuplai pasukan udara Saudi dengan senjata tambahan senilai lebih dari 1 milyar US Dolar. Demikian dilaporkan AFP dari Dubai dan dikutip Rai al-Youm, Kamis (19/11).
“Pemerintah AS tahu persis serangan membabi buta pasukan koalisi pimpinan Saudi telah menewaskan ratusan warga sipil di Yaman sejak Maret lalu,” ungkap Wakil Direktur HRW Urusan Timteng dan Afrika Utara Joe Stork dalam keterangan persnya yang dirilis Rabu malam (18/11).
Dia menambahkan, “Selagi Saudi belum melakukan penyelidikan terhadap apa yang tampaknya merupakan serangan ilegal pasukan koalisi, dan belum melakukan tindakan yang tepat, tidaklah patut bagi AS menyuplai mereka dengan bom tambahan.”
Dia menjelaskan bahwa membekali Saudi dengan bom lebih banyak lagi dalam situasi seperti ini adalah “resep untuk kematian warga sipil yang lebih besar, yang AS akan ikut bertanggung jawab.”
Senin lalu Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS mengumumkan persetujuannya terhadap permohonan Riyadh untuk membeli bom dan peluru kendali sebanyak hampir 19000 unit dalam transaksi senilai 1,29 milyar US Dolar untuk memperkuat angkatan udara Saudi. Persetujuan ini juga mendapat kecaman dari lembaga-lembaga HAM Saudi.
Menanggapi kecaman yang ada Juru Bicara Kemlu AS Mark Toner malah beralasan dengan cara mendesak milisi Yaman Ansarallah (Houthi) supaya “mendukung upara PBB mencari solusi damai” dan berhenti “menekan dan menyerang warga sipil dan wilayah Saudi”.
Adapun senjata yang dipesan Saudi antara lain 12,000 bom seberat 200-900 kg, 1500 bom anti bunker, 6300 rudal Paveway II dan Paveway III, dan perlengkapan untuk mengendalikan rudal melalui satelit.
Seperti diketahui, sejak Maret lalu Saudi memimpin serangan udara koalisi Arab ke Yaman untuk membela presiden tersingkir Yaman Abd Rabbuh Mansuor Hadi.
Menurut data PBB, konflik di Yaman telah menewaskan lebih dari 5700 orang, termasuk 2700 warga sipil, serta melukai hampir 27,000 lainnya, termasuk 5300 warga sipil. (mm)