Ouagadougou, LiputanIslam.com — Tentara pengawal presiden Burkina Faso yang setia kepada presiden terguling Blaise Compaore, menahan Presiden Michel Kafando dan PM Isaac Zida dalam pertemuan kabinet di Istana Presiden di ibukota Ouagadougou, Rabu (16/9).
Penahanan ini terjadi dua hari setelah sebuah komisi memerintahkan pembubaran pasukan pengawal presiden RSP. Demikian BBC News melaporkan, kemarin.
Sejumlah tembakan terdengar setelah ratusan demonstran berkumpul di depan istana presiden untuk memprotes penahanan itu. Belum ada laporan adanya korban luka-luka ataupun yang tewas, namun terjadi kepanikan di ibukota. Toko-toko ditutup dan orang-orang bergegas pulang ke rumah.
Aksi demonstrasi dengan kekerasan memaksa Presiden Compaore untuk mundur pada bulan Oktober 2014 lalu. Namun ia masih memiliki pendukung setia di kalangan militer.
Konfirmasi penahanan Kafando dan Zida ini disampaikan oleh ketua parlemen Moumina Cheriff Sy. Namun belum ada kejelasan tentang motif penahanan tersebut. Ada kemungkinan hal itu sebagai protes atas rencana pembubarn pasukan pengawal presiden. Namun ada spekulasi juga tindakan itu untuk mengacaukan pemilu bulan depan yang tengah dipersiapkan oleh Kafando dan Zida.
Pemilu bulan depan akan menjadi pemilu demokratis pertama sejak Compaore berkuasa tahun 1987.
Sejumlah radio telah menghentikan siarannya dan orang-orang khawatir situasinya akan semakin memburuk dan berubah menjadi kekacauan.
Cheriff Sy mengatakan bahwa pimpinan militer tengah bernegosiasi dengan pimpinan RSP bagi pembebasan para pejabat tersebut. Ia juga mengecam aksi tersebut sebagai serangan serius terhadap negara.
“Sejumlah besar aksi yang dilakukan RSP adalah serangan terhadap republik ini dan institusi-institusinya,” katanya.
“Saya menyerukan kepada semua patriot untuk berkumpul mempertahankan tanah air,” tambahnya.
Situasi di Burkia Faso memanas menjelang pemilu 11 Oktober, terutama setelah partai pimpinan Compaore dinyatakan tidak boleh mengikuti pemilu. Sejumlah politisi pendukung Compaore yang berusaha mengamandemen konstitusi untuk memberi kesempatan kepadanya untuk berpartisipasi dalam pemilihan, juga dilarang mengikuti pemilu.
Pada hari Senin (14/9) komisi rekonsiliasi mengeluarkan laporan yang menyerukan dibubarkannya RSP setelah dituduh melakukan aksi kekerasan terhadap demonstran dalam kerusuhan tahun lalu.(ca)