Washington, LiputanIslam.com — Pemerintah AS bersikeras hendak melumpuhkan ekonomi Rusia sebagai balasan atas rencana Moskow untuk mencaplok Krimea berikut detasemennya dari Ukraina. Presiden AS Barack Obama dan tim pakar ekonomi pilihan sedang mendiskusikan bagaimana cara merusak perekonomian Rusia, seperti yang dilaporkan The New York Times.
Dalam wacana anti – Rusia, Obama mendapatkan dukungan dari Daniel Fried – koordinator Departemen Luar Negeri, Victoria Nuland – asisten menteri luar negeri untuk wilayah tersebut, serta Duta Besar AS untuk Moskow Geoffrey R. Pyatt.
Namun, rencana sanksi rencana Obama guna melawan Rusia telah menimbulkan rasa khawatir bagi perusahaan-perusahaan besar Amerika yang tidak mau kehilangan peluang bisnisnya dibanding kompetitor.
“Jika mereka benar-benar akan mengambil langkah tersebut (menjatuhkan sanksi), dan jika tricolor (luasnya wilayah) Rusia naik , ini adalah ballgame (permainan) baru,” ucap Strobe Talbott, seorang pakar dari Rusia.
Rusia telah terlibat pertikaian dengan Amerika Serikat dan sekutunya atas wilayah otonom Ukraina yaitu Krimea, di mana sebagian besar dari etnis Rusia hidup disana dan juga merupakan wilayah yang terdapat pangkalan angkatan laut Rusia.
Washington telah memberlakukan pembatasan visa pada Rusia, memerintahkan sanksi terhadap individu-individu yang yang dianggap telah terlibat dalam intervensi militer Rusia di Ukraina, dan mengutuk referendum yang diusulkan Krimea untuk melepaskan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.
Pada hari Selasa, parlemen Krimea mengumumkan deklarasi kemerdekaan dari Ukraina, yang diperlukan sebagai dasar untuk melakukan pemungutan suara atas rencana bergabung dengan negara tetangga Rusia yang akan diadakan pada 16 Maret.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyambut deklarasi kemerdekaan dari parlemen Krimea yang melepaskan diri dari Ukraina, dan menggambarkan hal tersebut sebagai “benar-benar halal.”
Selain itu, Uni Eropa telah menghentikan visa dan pembicaraan dengan Rusia atas masalah yang sama dan mengancam sanksi jika tidak ada kemajuan diplomatik yang dicapai. (LiputanIslam.com/presstv/af)