Washington DC, LiputanIslam.com — Salah seorang kandidat presiden AS dari Partai Republik sekaligus pengusaha properti terkenal Donald Trump menuduh Presiden Barack Obama telah ‘merengek’ kepada Iran atas kesepakatan akhir perjanjian program nuklir Iran.
“Kita tampak seperti para peminta-minta. Kita tampak seperti duduk di sana (meja perundingan) dengan meminta-minta,” kata Trump sembari menyebut tim negosiator Iran sebagai ‘negosiator handal’.
“Orang-orang Iran itu adalah para negosiator yang ahli. Orang-orang yang mewakili rakyat Iran itu adalah master negosiator. Sementara mereka berunding dengan orang-orang bodoh (delegasi AS). Mereka berunding dengan orang-orang bodoh,” tambahnya seperti dilansir Press TV, Minggu (28/6).
Lebih lanjut ia menyebut Presiden Obama sebagai ‘bukan negosiator yang baik’.
Pernyataan itu dikeluarkan pada saat Menlu AS John Kerry berada di ibukota Austrian Wina dalam perundingan akhir dengan Iran.
Kerry mengatakan, hari Sabtu (27/6), bahwa semua pihak berharap berhasilnya dicapai kesepakatana akhir, meski terdapat sejumlah ‘isu-isu sulit’.
“Kita harus bekerja keras. Kita memiliki sejumlah isyu sulit, dan saya rasa kita semua berusaha untuk memastikan apakah sebuah kesepakatan akhir akan dicapai,” kata Kerry.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini juga hadir dalam perundingan hari Minggu di Wina. Kepada wartawan ia mengatakan bahwa tercapainya kesepakatan akhir adalah sesuatu yang tidak mustahil.
“Ini adalah masalah keinginan politik. Alasan-alasan bagi tercapainya kesepakatan akhir masih ada di sana, mungkin sekarang bahkan lebih banyak lagi,” katanya.
Di sisi lain Presiden Obama menandatangani undang-undang yang memungkinkan Congress untuk mengkaji kembali perundingan nuklir Iran, bila kesepakatan akhir tersebut telah tercapai. Dengan undang-undang baru itu Congress dimungkinkan untuk membatalkan keputusan-keputusan pemerintah terkait perjanjian tersebut.
UU ‘The Iran Nuclear Review Act of 2015’ ditandatangani pada hari Jumat. RUU undang-undang tersebut sebelumnya telah disetujui oleh Congress beberapa waktu lalu.
Dengan undang-undang baru itu, Congress memiliki waktu 30 hari untuk mengkaji setiap kesepakatan dengan Iran. Selama masa itu Presiden berhak untuk mencabut semua sanksi ekonomi yang diputuskan pemerintah, namun tidak boleh mencabut sanksi yang ditetapkan oleh Congress.(ca)