Baghdad, LiputanIslam.com – Menteri Luar Negeri Irak Ibrahim al-Jaafari menyatakan bahwa negaranya menyimak dan menyikapi dengan serius bocoran dokumen-dokumen Arab Saudi yang dilansir oleh situs Wikileaks mengenai “hubungan gelap” beberapa politisi Irak dengan rezim Riyadh.
Namun, dalam pernyataannya kepada TV Alalam yang dilansir Selasa (23/6) dia mengatakan bahwa pengambilan sikap atas bocoran itu akan dilakukan apabila ada pernyataan sikap soal ini dari pihak pengadilan Irak.
Secara terpisah, pemimpin koalisi Kedaulatan Hukum Irak, Mowaffak al-Rubaie, sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa apa yang terbongkar dalam bocoran itu adalah “fakta”. Karena itu dia meminta Kejaksaan Umum, Dewan Kehormatan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Irak supaya segera bergerak menindak lanjuti dan mengusut masalah ini.
Dia mendesak Kejaksaan Umum dan Dewan Kehormatan supaya “memainkan peranan konstitusionalnya untuk menindak tegas semua orang yang disebutkan dalam bocoran itu dengan dakwaan melakukan aksi spionase untuk kepentingan negara-negara asing guna menjatuhkan legitimasi pemerintahan Irak yang sah, dan untuk menyanjung Saudi secara berlebihan berdasarkan sektarianisme.”
Seperti pernah diberitakan sebelumnya, bocoran sebuah dokumen diplomatik rahasia milik badan intelijen Arab Saudi bernomor 341 tanggal 23/6/2014 yang dipublikasikan oleh situs Wikileaks mengungkapkan bahwa wakil presiden Irak Usamah al-Nujaifi telah menerima dana sebesar 575 juta dolar Amerika Serikat dari kepala intelijen Arab Saudi Khaled bin Bandar bin Abdulaziz untuk mendanai rencana-rencana konspirasi Saudi di Irak.
Bocoran dokumen-dokumen diplomatik Saudi lain juga telah membongkar fakta-fakta keterlibatan rezim Saudi di balik aneka peristiwa tragis di kawasan Timur Tengah serta campur tangan Saudi dalam urusan internal negara-negara lain di kawasan ini, termasuk Iran, Mesir, Lebanon, Irak, dan Yaman. (mm)