Yangoon, LiputanIslam.com — Pemerintah AS mendesak Myanmar untuk mengakui warga Rohingya sebagai warga negara yang sah. Selama ini pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai warga negara sehingga mendorong terjadinya aksi-aksi penindasan terhadap warga Rohingya yang berbuntut pada terjadinya krisis kemanusiaan pengungsi Rohingnya di kawasan Asia Tenggara.
“Mereka (warga Rohingya) harus mendapatkan jalan untuk menjadi warganegara,” kata Deputi Menlu AS Antony Blinken kepada wartawan di Yangon, Jumat (22/5) sebagaimana dilansir Press TV.
Blinken menambahkan bahwa tidak adanya status kewarganegaraan merupakan faktor penting yang mengakibatkan terjadinya pengungsian warga Rohingnya dan menimbulkan krisis kemanusiaan.
Blinken menyebut kenekadan warga Rohingya itu melintasi lautan dalam kondisi yang menyedihkan mencerminkan kondisi buruk para pengungsi itu di tempat asalnya di negara bagian Rakhine, Myanmar.
“Bahkan jika kita mengatasi masalah ini dengan cepat, kita juga harus mengatasi akar masalahnya demi mendapatkan solusi yang berkesinambungan,” tambah Blinken.
Hingga saat ini lebih dari 3.000 pengungsi Rohingya telah mendarat atau diselamatkan di Malaysia, Indonesia, Thailand dan Bangladesh.
Namun, meski telah mendapatkan banyak desakan dari masyarakat internasional, termasuk Presiden AS Barack Obama saat berkunjung ke Myanmar akhir tahun lalu, pemerintah Myamnar menolak untuk mengakui warga Rohingya sebagai warga negaranya. Hari Kamis (21/5) pemerintah Myanmar kembali menolak pengakuan tersebut dan menyebut warga Rohingya sebagai ‘pendatang ilegal’ atau ‘warga Bengali (India-Bangladesh)’.
“Kami tidak mengakui istilah Rohingya disini,” kata Zaw Htay, Kepala Staff Kepresidenan Myanmar.(ca)