Athena, LiputanIslam.com — Parlemen Yunani akan menggelar pemungutan suara untuk menentukan pengakuan terhadap kedaulatan negara Palestina. Ini dilakukan setelah sejumlah parlemen maupun pemerintahan negara-negara Eropa menyatakan pengakuan terhadap negara Palestina.
“Pengakuan negara Palestina akan menjadi agenda Parlemen Yunani dalam beberapa minggu ke depan,” kata seorang pemimpin partai penguasa Syriza, seperti dikutip kantor berita Sputnik (Ria Novosti), Kamis (21/5).
Sumber tersebut juga menambahkan bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan hadir dalam pemungutan suara itu.
Dengan dukungan partai penguasa tampaknya Parlemen Yunani tidak akan kesulitan untuk memberikan pengakuan kepada Palestina, namun pengakuan yang sebenarnya baru efektif jika dilakukan oleh pemerintah.
Sebelumnya pada bulan ini Vatikan secara resmi mengakui kedaulatan Palestina dengan menandatangani sebuah perjanjian bilateral. Berdasar perjanjian itu, yang ditandatangani tanggal 13 Mei lalu, Vatikan mengubah hubungan diplomatiknya dari sebelumnya dengan PLO menjadi Negara Palestina.
“Dengan contoh yang dilakukan oleh Vatikan dan negara-negara Eropa lainnya, Athena akan menggelar pemungutan suara parlemen untuk mengakui negara Palestina. Dengan inisiatif Partai Syriza, parlemen Yunanai berencana untuk mengakui negara Palestina dengan batas wilayah tahun 1967,” tulis Sputnik.
Pada bulan November 2012, Sidang Umum PBB meningkatkan status keanggotaan Palestina dari ‘entitas’ menjadi ‘negara’. Bulan November 2014 Parlemen Spanyol dengan suara mayoritas mengakui kedaulatan negara Palestina. Sebulan kemudian Parlemen Perancis juga melakukan langkah yang sama.
Namun langkah paling signifikan dilakukan pemerintah Swedia pada bulan Oktober 2014, ketika mereka secara resmi mengakui kedaulatan Palestina, meski mendapat kritikan tajam AS dan Israel.
Pada hari Rabu lalu (20/5), pemerintah Venezuela juga menandatangani perjanjian bilateral dengan Palestina sebagai bentuk pengakuan kedaulatan negara Palestina.
Palestina masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari AS dan negara-negara barat setelah sejumlah besar negara-negara berkembang memberikan pengakuan. Namun hambatan utama dalam perdamaian Palestina-Israel adalah kengototan Israel untuk tidak mengimplementasikan resolusi PBB maupun perjanjian-perjanjian kedua negara untuk mengembalikan wilayah-wilayah pendudukan kepada Palestina.(ca)