Simferopol, LiputanIslam.com — Pemerintahan otonomi Krimea bertekad untuk tetap menyelenggarakan referendum penggabungan wilayah tersebut ke Federasi Rusia. Perdana menteri wilayah ini, Sergei Aksyonov, pada hari Sabtu (8/3) menyebutkan bahwa “tidak ada yang bisa menghalangi referendum.”
Ia menyebutkan referendum dilaksanakan dengan segera (tgl 16 Maret) demi menghindarkan provokasi. Aksyonov memprediksi penggabungan Krimea dengan Rusia akan terjadi pada akhir Maret mendatang.
Suara optimis juga disampaikan oleh para pejabat Krimea lainnya.
“Transisi dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya adalah proses yang rumit, namun menurut saya dalam kasus hasil referendum yang telah diharapkan, rakyat Krimea akan dapat merasakan sebagai warga negara baru (Rusia) dalam satu bulan, dalam bulan Maret,” kata ketua parlemen Krimea Vladimir Konstantinov, kepada media Rusia RIA Novosti.
Konstantinov menambahkan bahwa bila Krimea bergabung dengan Rusia, anggaran belanja akan lebih besar dari saat ini. Ia meyakinkan bahwa Rusia telah menjanjikan penambahan anggaran pembangunan untuk wilayah tersebut. Belum ada reaksi resmi dari Rusia tentang penggabungan Krimea dengan Rusia, namun parlemen Rusia baru-baru ini menyatakan akan membahasnya setelah berlangsungnya referendum tgl 16 Maret.
Sebelumnya, hari Jumat (7/3), Deputi Ketua Parlemen Grigory Ioffe mengatakan bahwa Krimea tidak akan menuntut keistimewaan apapun dari Rusia, dan yakin wilayahnya akan lebih makmur lagi bila telah terbebas dari rezim Ukraina yang disebutnya sebagai “korup”.
Ioffe menekankan bahwa referendum akan dilangsungkan secara demokratis dan terbuka, sesuai dengan konstitusi Ukrania dan perjanjian internasional yang ditandatangani Ukraina. Para pengamat internasional termasuk dari Eropa (OSCE), media massa dan NGO akan dilibatkan dalam pelaksanaannya.
Ketua KPU Krimea, Mikhail Malyshev, mengatakan kepada Interfax hari Sabtu (8/3) bahwa sejumlah 1.250 tempat pemungutan suara akan didirikan dan 2,2 surat suara akan dicetak untuk jumlah penduduk Krimea tahun 2013 yang berjumlah kurang dari 2 juta jiwa. Dari jumlah penduduk itu, sebanyak 58,5 persen adalah etnis Rusia, 24,3 persen etnis Ukraina, dan 12,1 persen etnis Tatar.
Pada hari Sabtu (8/3) dan Minggu (9/3) ribuan orang berkumpul di kota Sevastopol sebagai bentuk dukungan terhadap rencana referendum. Kota ini, yang menjadi basis Armada Laut Hitam Rusia, secara administratif tidak termasuk wilayah otonomi Krimea, namun tetap mengikuti referendum tgl 16 Maret.
Organiser acara menampilkan banner raksasa bertuliskan kalimat yang dikatakan pahlawan Rusia dalam Perang Krim, Admiral Pavel Nakhimov, berbunyi: “Lindungi Sevastopol sampai akhir!”
Sementara dalam aksi hari Minggu, 5.000 orang menampilkan tarian “flashmob” dengan membentuk konfigurasi bendera Rusia.
Pada hari Sabtu Sergey Aksyonov juga mengumumkan pembentukan Angkatan Perang Republik Kremia, yang disebutnya akan berfungsi sebagai alat bela diri, bukan untuk menyerang.
Aksi-aksi demonstrasi menentang rezim baru Ukraina juga terus berlangsung di kota-kota sebelah timur Ukraina yang berdekatan dengan Rusia seperti Kharkov dan Donetz.(ca/voice of russia)