Ottawa, LiputanIslam.com — Pemerintahan Perdana Menteri Kanada yang dikenal pro-Israel, Stephen Harper, tengah berencana untuk menindak keras para aktifis gerakan boikot Israel dengan tuduhan kejahatan kebencian (hate crime).
Mengutip laporan media lokal CBC News, kantor berita Iran Press TV melaporkan, Jumat (15/5), langkah pemerintah Kanada itu akan menargetkan organisasi-organisasi masyarakat yang mengkampanyekan boikot terhadap Israel terkait dengan pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Palestina dan perluasan pembangunan pemukiman-pemukiman yahudi di wilayah tersebut.
CBC News menyebutkan, langkah tersebut akan menjadi ‘taktik agresif’ bagi dukungan pemerintah Kanada terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Rencana pemerintah Kanada itu terbongkar oleh pernyataan-pernyataan sejumlah menteri kepada media Kanada itu tentang ‘kebijakan tanpa toleransi’ terhadap kelompok-kelompok pendukung gerakan ‘Boycott, Divest and Sanction’ (BDS) yang bertujuan menekan Israel untuk menghentikan pendudukan wilayah Palestina.
Gerakan tersebut mendapat dukungan luas masyarakat Kanada, termasuk organisasi United Church of Canada, dan Independent Jewish Voices, beberapa kelompok pelajar dan mahasiswa serta organisasi-organisasi buruh.
Menteri Keselamatan Publik Steven Blaney, dalam pernyataan tertulis yang dibacakannya mengatakan kepada CBC News menyebutkan sejumlah tindakan-tindakan ‘kejahatan kebencian’ yang akan mendapatkan sanksi hukum.
“Kami tidak akan membiarkan kejahatan-kejahatan kebencian merusak cara hidup kita yang didasarkan pada keberagaman dan kebersamaan,” katanya.
Kelompok-kelompok ‘civil society’ Kanada mengecam rencana pemerintah itu, menyebutnya melanggar UU Hak-Hak dan Kebebasan.
Pada bulan Januari lalu Menlu Kanada John Baird, menandatangani “memorandum of understanding” dengan pemerintah Israel untuk memerangi BDS sebagai “wajah baru anti-Semitisme”.
Sebelumnya, tahun lalu pemerintah Kanada juga telah mengubah ‘Criminal Code’ negara itu, dengan memperluas definisi ‘kejahatan kebencian’ termasuk ‘pernyataan-pernyataan yang menista asal-usul negara’ bersama ras dan agama.
Micheal Vonn, pengacara dari British Columbia Civil Liberties Association, mengatakan perubahan tersebut jelas ditujukan untuk menindas para pengkritik Israel.(ca)