Addis Ababa, LiputanIslam.com — Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, Ketua Komisi Uni-Afrika menyatakan dalam konferensi persnya, Jum’at(7/3), bahwa Uni-Afrika akan segera melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM dan pelanggaran lain yang
dilakukan oleh pihak-pihak bertikai Sudan Selatan, dibawah South Sudan Comission Of Inquiry dan Badan HAM. Hal ini sebagai perwujudan Keputusan Banjul yang dihasilkan dalam KTT Uni-Afrika di Banjul, Gambia Desember 2013.
Dr. Nkosazana mengatakan komisi tersebut nantinya terdiri dari orang-orang yang berpengalaman solid, termasuk mereka dari HAM, aktivis persamaan jender serta akademisi. Badan HAM menyatakan kedua pihak baik yang pro maupun anti-pemerintah, sama-sama bersalah dan melakukan pelanggaran serius yang bisa saja dianggap telah melakukan kejahatan perang di wilayah penghasil minyak Sudan Selatan tersebut.
Badan ini juga menyatakan, penyelidikannya selama ini, telah menemukan bahwa kedua pasukan bersenjata baik dari pemerintah maupun anti pemerintah telah menjarah dan menghancurkan properti warga sispil, bahkan termasuk fasilitas pertolongan medis. Mereka juga menargetkan warga sipil, dan melakukan eksekusi diluar hukum, yang biasanya hanya disebabkan oleh perbedaan etnis. Dlamini Zuma mengatakan, sekarang saatnya bertindak.
‘Saya telah berkonsultasi dan sekarang kami benar-benar berada pada titik dimana kami berpikir bahwa kami siap melaksanakan Keputusan Banjul dari kepala pemerintahan kita, dan kemudian akan saya umumkan nama-nama tim anggota South Sudan Commission Of Inquiry,” ucapnya.
Berbagai lapisan masyarakat Sudan Selatan melihat komisi penyelidikan ini sebagai langkah awal yang penting guna mengetahui motif dibalik sikap kejam pihak bertikai, dimana hal itu berlangsung terus menerus selama konflik.Masyarakat sipil setempat juga berharap misi dapat membantu menetapkan langkah bagi keadilan, keamanan dan akuntabilitas Sudan Selatan, melalui mekanisme nasional, regional maupun internasional. Komisi yang terpilih nanti diharapkan melaporkan hasil pertama penemuannya kepada Dewan Keamanan dan Kedamaian Uni-Afrika dalam waktu 3 bulan.(LiputanIslam.com/lb)