Luksemburg, Liputanislam.com—DK PBB mengeluarkan sebuah resolusi pada Jum’at (7/3) guna menetapkan langkah-langkah praktis menentang kekerasan pada anak di daerah konflik, resolusi ini menggaris-bawahi pentingnya memastikan bahwa anak-
anak terlindungi dan pelaku kekerasan segera di adili.
“Semua anak berhak atas perlindungan, bukan eksploitasi. Mereka seharusnya berada di sekolah, bukan dalam pasukan atau kelompok bersenjata. Anak-anak seharusnya dipersenjatai dengan pena dan buku, bukan granat,” Sekretaris Jendral PBB Ban Ki Moon menyampaikan sambutannya dalam debat terbuka Dewan tentang anak-anak dan konflik.
Ban juga meminta dewan untuk melakukan segala cara yang diperlukan guna melindungi anak-anak di garis depan konflik dan mencegah generasi baru ini mewarisi penderitaan karena generasi sebelumnya,”Biarkan anak-anak kita aman dan selamat, menjalani kehidupan bermartabat dan penuh kesempatan,” tambahnya.
Dalam resolusi Jum’at kemarin, Dewan mengecam keras semua bentuk pelanggaran hukum internasional yang melibatkan perekrutan dan penggunaan anak-anak oleh berbagai pihak dalam konflik bersenjata, termasuk pembunuhan, membuat cacat, penculikan, perkosaan dan kekerasan seksual lainnya, penyerangan sekolah dan rumah sakit, serta pencegahan akses kemanusiaan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Ke 15 Negara Anggota Dewan meminta semua pihak untuk segera mengakhiri segala bentuk pelanggaran tersebut dan mengambil langkah khusus dalam perlindungan anak.
Pertemuan ini juga menyambut baik kampanye “Children, Not Soldiers”(Anak-anak bukan Tentara) yang diusulkan Sekjen Perwakilan Khusus Untuk Anak dan Daerah Konflik beserta UNICEF ynag diresmikan sehari sebelumnya (6/3) yang bertujuan mengakhiri perekrutan dan penggunaan anak-anak oleh Angkatan Bersenjata Pemerintah per 2016. 15 tahun setelah Dewan ini mengeluarkan resolusi pertamanya yang khusus dirancang bagi anak-anak dan konflik bersenjata.(lb/unnews)