Simveropol, LiputanIslam.com — Parlemen Republik Otonomi Krimea, hari Kamis (6/3) akhirnya memutuskan untuk menggabungkan wilayah Krimea dengan Federasi Rusia. Keputusan diambil dengan suara nyaris mutlak: 78 suara setuju dan 8 abstein. Untuk mengesahkan keputusan tersebut, akan diadakan referendum dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari setelah keputusan parlemen tersebut ditetapkan.
“Untuk menjadi bagian dari Federasi Rusia sebagai wilayah konstituen Krimea,” demikian sebagian teks keputusan parlemen.
Ketika keputusan tersebut diumumkan kepada ribuan warga yang berkumpul di depan gedung parlemen, kantor berita Rusia Itar-Tass, melaporkan terdengar suara gemuruh teriakan-teriakan “Russia!”
Parlemen Krimea juga memutuskan untuk meminta pemerintah Rusia “mempersiapkan prosedur penggabungan Krimea”.
Ketua Parlemen Vladimir Konstantinov, menjelaskan bahwa keputusan tersebut masih harus mendapat persetujuan rakyat Krimea yang akan diwujudkan melalui referendum yang dijadwalkan akan digelar tgl 16 Maret mendatang, atau lebih cepat beberapa minggu dari keputusan referendum sebelumnya.
“Kami tidak akan terburu-buru, namun demikianlah situasinya membutuhkan,” kata Konstantinov kepada Itar-Tass.
“Kami berusaha menfasilitasi perasaan yang saat ini berkembang di masyarakat. Mereka yang tengah ketakutan dan dilanda keragu-raguan. Kami harus memberikan mereka kepercayaan diri dan menawarkan jalan keluar politik yang jelas atas krisis ini,” tambahnya lagi.
Menurut Deputi Perdana Menteri Krimea Rustam Temirgaliev, akan ada 2 pertanyaan yang diajuka kepada masyarakat dalam referendum mendatang: pertama, “Apakah Anda memilih Krimea menjadi teritori konstituen Federasi Rusia”.
Kedua, “Apakah Anda setuju kembali ke Konstitusi tahun 1992.”
Berdasar Konstitusi 1992 Republik Otonomi Krimea menjadi bagian dari Ukraina, namun hubungan keduanya diatur berdasarkan kesepakatan bersama.
Pemerintahan interim Ukraina di Kiev bereaksi cepat dengan menuduh keputusan tersebut sebagai ilegal.
“Posisi saya adalah bahwa referendum itu inkonstituonal,” kata menteri ekonomi Ukraina Pavlo Sheremeta, kepada Reuters.
Pejabat Presiden Ukrainian Oleksander Turchinov bahkan menuduh seluruh pemerintahan Krimea, baik parlemen maupun pemerintahannya adalah ilegal.
Menurut otoritas Krimea, ketika keputusan bergabungnya Krimea dengan Rusia disetujui rakyat, maka pemerintah akan menasonalisasi seluruh perusahaan Ukraina yang ada di sana, sekaligus juga menetapkan rubel sebagai mata uang yang baru.(ca/russia today)