Khartoum, LiputanIslam.com — Pemimpin pemerintahan tiga negara Afrika, Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi, Presiden Sudan Omar Bashir dan Perdana Menteri Ethiopia Hailemariam Desalegn menandatangani perjanjian bersama yang mangakhiri konflik ketiga negara perihal Sungai Nil yang melintasi ketiga negara itu.
BBC News melaporkan, ketiga pemimpin itu memuji perjanjian itu dalam pidatonya masing-masing usai ditandatanganinya perjanjian di ibukota Sudan Khartoum, Senin (23/3).
Sebuah film pendek tentang proyek pembangunan Bendungan ‘Grand Renaissance’ juga diputar untuk menunjukkan manfaat yang didapatkan ketiga negara dari proyek itu.
Sebelumnya otoritas Mesir mengkhawatirkan proyek pembangkit energi itu akan mengurangi debit air Sungai Nil yang masuk ke negaranya. Sungai Nil menyediakan seluruh pengairan dan air minum di ketiga negara yang sebagian besar wilayahnya berpadang pasir itu.
Mesir terutama yang paling berkepentingan dengan suplai air Sungai Nil karena selain berada di wilayah yang paling jauh dari sumber air Sungai Nil, juga karena jumlah penduduknya yang besar. Pada tahun 1960-an jumlah konsumsi rata-rata air Sungai Nil warga Mesir mencapai 2.800 meter kubik per-tahun. Jumlah itu kini turun ke 600 meter kubik, lebih rendah dari kebutuhan rata-rata air di negara berkembang yang mencapai 1.000 merer kubic per-tahun.
Sementara itu Ethiopia berharap proyek bendungan itu akan menambah suplai listrik negara itu sebesar 6.000 megawatts per-tahun.
Tahun lalu pemerintah Mesir melakukan protes keras setelah Ethiopia membelokkan sebagian aliran Sungai Nil untuk pembangunan bendungan tersebut. Namun Ethiopia menolak protes tersebut dan mengatakan bahwa air yang dibelokkan itu kembali ke jalur aslinya.
Ethiopia juga meratifikasi UU baru yang meratifikasi perjanjian kontroversial untuk menggantikan perjanjian lama era-kolonial yang memberikan Sudan dan Mesir bagian yang lebih besar dari Sungai Nil.(ca)