Benghazi, LiputanIslam.com — Mantan jenderal Libya Khalifa Haftar, Senin (2/3), ditunjuk sebagai panglima tentara bagi pemerintahan negara yang diakui internasional. Namun hal itu dinilai dapat menyulitkan perundingan yang diupayakan PBB untuk mengakhiri pertempuran di Libya. Demikian seperti dilaporkan Reuters dan dilansir Antara.
Empat tahun setelah kematian Muammar Gaddafi, Libya dijerat konflik, yang menghadapkan pemerintahan yang diakui dengan pemerintahan tandingan bentukan milisi-milisi bersenjata anti-pemerintah. Faksi itu dikenal sebagai Fajar Libya, yang mengambil alih ibu kota Tripoli pada musim panas lalu.
Penunjukan Haftar, bekas sekutu Gaddafi yang kemudian bergabung dengan revolusi 2011 menentang pemimpin Libya, tampaknya akan memicu ketegangan dengan pemerintah bentukan milisi di Tripoli, yang menganggap kebangkitannya sebagai tanda bahwa regim lama sedang menghimpun kekuatan.
“Dewan Perwakilan Rakyat telah menunjuk Jenderal Khalifa Belqasem Haftar sebagai panglima militer,” kata Tarek Saqer Juroushi, Wakil Kepala Komite Pertahanan parlemen terpilih Libya, yang bersama pemerintah memindahkan kantornya di Tobruk, Libya timur.
Ia mengatakan Haftar telah dipromosikan menjadi letnan jenderal dan menambahkan bahwa jenderal tersebut akan diambil sumpahnya pada hari Selasa (3/3) atau Rabu (4/3).
Haftar adalah mantan jenderal yang membantu Gaddafi mencapai kekuasaan, namun disingkirkan Khadafi pada tahun 1980-an. Ia telah menjadi salah satu sosok paling penting pasca revolusi Libya, negara tempatnya muncul kembali di panggung politik tahun lalu.
Pada tahun lalu, ia memulai perang yang ia proklamirkan sendiri terhadap kalangan militan Islamis di kota Benghazi. Ia mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak di Libya yang sudah lelah dengan kekacauan yang terjadi di negara mereka.
Namun, Haftar juga mendapatkan kritik atas serangan-serangan udara serta serangan terhadap bandar udara dan pelabuhan laut sipil.
PBB sedang berupaya untuk menyelenggarakan perundingan perdamaian antara kelompok-kelompok yang bersaing guna meredakan perebutan kekuasaan dengan kekerasan, yang membuat negara Afrika Utara itu terancam terpecah belah.Pensiunan Jendral Senior Ditunjuk sebagai Panglima Tentara Libya
Benghazi, LiputanIslam.com — Mantan jenderal Libya Khalifa Haftar, Senin (2/3), ditunjuk sebagai panglima tentara bagi pemerintahan negara yang diakui internasional. Namun hal itu dinilai dapat menyulitkan perundingan yang diupayakan PBB untuk mengakhiri pertempuran di Libya. Demikian seperti dilaporkan Reuters dan dilansir Antara.
Empat tahun setelah kematian Muammar Gaddafi, Libya dijerat konflik, yang menghadapkan pemerintahan yang diakui dengan pemerintahan tandingan bentukan milisi-milisi bersenjata anti-pemerintah. Faksi itu dikenal sebagai Fajar Libya, yang mengambil alih ibu kota Tripoli pada musim panas lalu.
Penunjukan Haftar, bekas sekutu Gaddafi yang kemudian bergabung dengan revolusi 2011 menentang pemimpin Libya, tampaknya akan memicu ketegangan dengan pemerintah bentukan milisi di Tripoli, yang menganggap kebangkitannya sebagai tanda bahwa regim lama sedang menghimpun kekuatan.
“Dewan Perwakilan Rakyat telah menunjuk Jenderal Khalifa Belqasem Haftar sebagai panglima militer,” kata Tarek Saqer Juroushi, Wakil Kepala Komite Pertahanan parlemen terpilih Libya, yang bersama pemerintah memindahkan kantornya di Tobruk, Libya timur.
Ia mengatakan Haftar telah dipromosikan menjadi letnan jenderal dan menambahkan bahwa jenderal tersebut akan diambil sumpahnya pada hari Selasa (3/3) atau Rabu (4/3).
Haftar adalah mantan jenderal yang membantu Gaddafi mencapai kekuasaan, namun disingkirkan Khadafi pada tahun 1980-an. Ia telah menjadi salah satu sosok paling penting pasca revolusi Libya, negara tempatnya muncul kembali di panggung politik tahun lalu.
Pada tahun lalu, ia memulai perang yang ia proklamirkan sendiri terhadap kalangan militan Islamis di kota Benghazi. Ia mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak di Libya yang sudah lelah dengan kekacauan yang terjadi di negara mereka.
Namun, Haftar juga mendapatkan kritik atas serangan-serangan udara serta serangan terhadap bandar udara dan pelabuhan laut sipil.
PBB sedang berupaya untuk menyelenggarakan perundingan perdamaian antara kelompok-kelompok yang bersaing guna meredakan perebutan kekuasaan dengan kekerasan, yang membuat negara Afrika Utara itu terancam terpecah belah.(ca)