New York, LiputanIslam.com — Kelompok pengamat HAM internasional, Amnesty International (AI) mengecam pemerintah Kanada atas berbagai praktik pelanggaran HAM yang terjadi di negara itu, termasuk kegagalan melindungi warga wanita keturunan Indian dari tindak kekerasan.
Seperti dilansir BBC News, Kamis (26/2), dalam laporannya yang dirilis hari Rabu (25/2), AI menyebutkan sekitar 1.017 wanita warga asli Indian terbunuh antara tahun 1980 dan 2012. Angka ini lebih dari 4 kali lipat angka pembunuhan wanita etnis lain digabung jadi satu.
Sejauh ini pemerintah federal Kanada selalu menolak melakukan penyelidikan atas fenomena ini meski telah banyak mendapatkan desakan dari masyarakat dan pemerintah-pemerintah lokal.
Pada bulan Mei 2015 lalu Pengawas Khusus PBB bagi hak penduduk-penduduk asli (indigenous peoples) menyebutkan bahwa kondisi HAM warga keturunan Indian di Kanada telah mencapai “tingkat krisis dalam berbagai hal”, termasuk kondisi krisis sosial-ekonomi yang di antaranya ditunjukkan dengan tingginya angka kejahatan warga asli Indian.
Pemerintah Kanada juga telah banyak melakukan pelanggaran hak-hak pengelolaan SDA bagi penduduk asli dengan melakukan berbagai proyek pembangunan raksasa.
Pada bulan September, Kanada menjadi satu-satunya negara yang menolak kesepakatan dalam Konperensi Internasional PBB atas Penduduk-Penduduk Asli. Sebulan kemudian, Pengadilan HAM Kanada memaparkan berbagai kasus pelanggaran HAM terhadap anak-anak keturunan Indian.
Sementara itu pada bulan Januari lalu, otoritas pengawan komunikasi Kanada (Communications Security Establishment Canada), diketahui telah melakukan kegiatan pengawasan secara ilegal terhadap perlengkapan-perlengkapan elektronik penumpang saat mereka melalui bandara-bandara utama hingga beberapa hari setelah mereka meninggalkan bandara.
Akhir-akhir ini sejumlah kelompok sipil yang kritis terhadap pemerintah telah mengalami tindakan audit terkait dengan status perpajakan mereka. Sementara itu polisi diketahui sering melakukan kegiatan pengawasan terhadap para aktifis pembela hak-hak warga asli dan membagikan hasil pengamatannya kepada perusahaan-perusahaan swasta.(ca)