Abuja, LiputanIslam.com — Pemerintah Nigeria tengah melakukan penyelidikan atas dugaan berbagai tindak pelanggaran hukum di kamp-kamp pengungsi korban aksi kekerasan kelompok Boko Haram.
Badan penanggulangan bencana setempat, NEMA, dikabarkan telah membentuk tim panel untuk menyelidiki berbagai laporan tindak pelanggaran tersebut, mencakup tindakan perkosaan, perdagangan anak dan aksi-aksi lainnya. Demikian BBC News melaporkan, Selasa (10/2) petang.
Jubir NEMA mengatakan kepada BBC bahwa para penyidik akan segera mendatangi kamp-kamp pengungsi korban aksi Boko Haram di seluruh negara terutama di kawasan konflik di negara bagian Borno. Saat ini ada sekitar 3,2 juta pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya akibat aksi-aksi kekerasan Boko Haram.
Langkah yang dilakukan NEMA tersebut dilakukan menyusul laporan yang dikeluarkan oleh International Centre for Investigative Reporting (ICIR) tentang tindak-tindak pelanggaran di kamp-kamp tersebut.
Laporan yang dibuat oleh jurnalis lepas Charles Dickson, menyebutkan bahwa ratusan gadis remaja telah menjadi korban perdagangan manusia di kamp-kamp tersebut. Mengutip pengakuan beberapa perawat, sebagia remaja putri itu dibawa ke rumah sakit setelah diperkosa di kamp-kamp pengungsian.
Laporan itu juga menyebutkan para pengungsi dijual sebagai pekerja yang tidak digaji, menjadi korban perkosaan berulangk-ulang, dan di dalam berbagai kasus disiksa dan dibunuh.
Jubir NEMA Ezikial Manzo menyebutkan laporan tersebut sebagai sesuatu yang “sangat menyedihkan”. Ia mengatakan pihaknya baru mendengar adanya praktik-praktik pelanggaran kemanusiaan itu dari laporan tersebut. Selanjutnya ia berjanji “akan menggunakan seluruh kekuatan” untuk menyelidiki laporan itu.
Manzo menambahkan bahwa perwakilan-perwakilan dari ICIR telah diundang untuk bergabung dalam tim penyelidikan. Ia tidak menyebutkan berapa jumlah kamp pengungsi yang ada, karena banyak di antaranya yang didirikan tanpa pengetahuan dan pengawasan otoritas resmi.
Komisi penyelenggara pemilu Nigeria melaporan sekitar 3,2 juta warga telah terusir dari tempat tinggalnya akibat Boko Haram, separohnya darinya berada di negara-negara tetangga seperti Kamerun, Chad dan Niger.
BBC menyebutkan, kebanyakan kasus perkosaan tidak pernah dilaporkan karena kepercayaan masyarakat yang rendah pada aparat penegak hukum.
Sementara itu karena alasans keamanan, komisi pemilihan umum memutuskan menunda penyelenggaraan pemilu yang seharusnya dilaksanakan tanggal 14 Februari, menjadi tanggal 28 Maret.(ca)