Jakarta, LiputanIslam.com — Pemerintah tidak ingin memiliki Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang berstatus tersangka. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
“Rencana pergantian Kapolri terganjal status tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Pemerintah kan taat azas,” kata JK di Istana Wapres, Jakarta, Jumat, 30 Januari 2015 seperti dilansir kompas.com.
Namun, JK membantah jika Jokowi disebut sudah memutuskan tidak akan melantik Budi. JK menegaskan, saat ini pemerintah masih menunggu proses pra-peradilan yang diajukan Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hari ini, JK juga dikunjungi oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), Kyai Said Aqil Siradj. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, Kyai Said turut memberikan masukan kepada JK mengenai berbagai isu yang sedang berkembang, termasuk pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, yang kini menimbulkan kisruh berkepanjangan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kyai Said berharap, agar Presiden Joko Widodo bisa segera menyelesaikan konflik antara kedua institusi. Dengan begitu, baik KPK dan Polri bisa menjalankan tugasnya secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok atau orang per orang.
“Kita harapkan KPK, polisi segera akur, Golkar segera bersatu, PPP segera rekonsiliasi udah itu aja yang paling penting,” kata Kyai Said.
Saat ditanya pendapatnya apakah Budi harus dilantik atau tidak, Kyai Said menyerahkan keputusan itu kepada Presiden yang mempunyai hak prerogatif. “Nah itu urusan presiden, sudah ada tim independen,” ujarnya.
Hingga hari ini, Jokowi masih belum memutuskan apakah Budi jadi dilantik sebagai Kapolri atau tidak. Sebelumnya, ia memutuskan menunda pelantikan setelah KPK menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.
Selain membahas isu nasional, Kyai Said mengaku tujuan utama kedatangannya menemui JK adalah menyampaikan undangan harlah NU ke-89 pada Sabtu, 31 Januari 2015. (ba)