Jakarta, LiputanIslam.com — DPR akan mengambil langkah konstitusional jika Presiden Joko Widodo tidak segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin. Namun, menurut dia, DPR tidak akan langsung mengarah pemakzulan. Sebab, DPR masih memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk melakukan langkah konsultasi dengan pimpinan DPR.
“Presiden menurut UU 2 tahun 2002 tentang Polri pasal 11 ayat (3) ketika memberhentikan Kapolri maka harus menunjuk penggantinya. Tapi ini tidak kunjung direalisasikan. Ini pelanggaran UU bisa mengarah kepada impeachment, tapi kita masih memberikan kesempatan pada presiden untuk melakukan langkah-langkah konsultasi dengan pimpinan DPR,” kata Aziz di Pressroom DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 26 Januari 2015, seperti dilansir merdeka.com.
“Kita masih memberikan kesempatan pada presiden untuk melakukan langkah konsultasi. Meski tidak diatur, tapi kita mendahului penyelesaian dengan cara seperti ini,” tuturnya.
Jika imbauan ini tidak digubris oleh Jokowi maka DPR bisa melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan mekanisme demi menegakkan aturan perundangan.
” Ini nanti akan dibahas di paripurna MPR, diserahkan ke MK dan jika dinyatakan bersalah dikembalikan lagi ke MPR untuk diambil keputusan. Kita hanya bicara hukum, hukumnya mengharuskan presiden melantik. Kalau dikatakan bahwa seorang tersangka dilantik itu melanggar hukum, maka tidak ada yang dilanggar. Tapi kalau melanggar etika yah bisa saja, tapi kan yang kita bicarakan hukumnya dan presiden wajib menjalankan hukum tersebut,” tegasnya.
Kendati DPR mendesak Jokowi untuk segera melantik Komjen Budi, namun di lain sisi, desakan agar ia mengundurkan diri dari pencalonan sebagai Kapolri juga makin besar.
Berbagai pihak menyarankan Komjen Budi mengikuti jejak BW. Jenderal bintang tiga itu disarankan mundur agar bisa fokus mengurus kasusnya. Komjen Budi tak hanya disarankan mundur dari pencalonan sebagai Kapolri, juga nonaktif dari posisinya sebagai Kalemdikpol Polri. (ba)