Jakarta, LiputanIslam.com–Keputusan PT Freeport Indonesia membangun smelter di Gresik, Jawa Timur diprotes oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe. Menurutnya, Papua tidak akan maju bila semua industri berada di luar wilayah itu. Hal ini disampaikan Lukas saat menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta (29/1).
“Papua bagian dari NKRI. Saya didampingi oleh para bupati pemilik tanah, pemilk wilayah, pemilik tambang sepakat menolak,” imbuhnya.
Lukas menjelaskan mengenai masalah lahan, merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah daerah. Sementara untuk masalah listrik, menjadi tanggung jawab PT Freeport.
“Soal listrik itu tanggung jawab utama Freeport, kita punya potensi air namanya Romuka itu 600 mega watt potensi air kita. Tugas pemerintah sudah dilakukan membuat jalan sampai ke lokasi air terjun terbesar di Papua. Kalau Freeport tidak mau, kami tolak. Kalau tidak mau bangun smelter di Papua, keluar saja dari Papua,” tegasnya.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Freeport berencana akan menggandeng mitra PT Semen Gresik untuk melaksanakan kewajibannya membangun smelter (fasilitas pengolahan hasil tambang), menyusul diberlakukannya larangan ekspor bahan baku mineral. Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R. Sukhyar, pertimbangan jaminan infrastruktur dan industri pengguna produk sampingan smelter menjadi alasan perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini memilih Gresik. Freeport diberitakan akan menggunakan nyaris 100 hektar lahan milik Petrokimia Gresik untuk membangun smelter.
Menanggapi usulan agar smelter dibangun di Papua, Sukhyar mengatakan, “Tentu kita memahami keinginan Papua, tapi dalam waktu pendek sulit sekali. Karena, kalau tidak tercapai, konsentratnya dilarang lagi ekspor.”
Tekanan Pemerintah kepada Freeport
Pada 25 Januari 2015, manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) menyatakan keberatan atas usul pemerintah yang menginginkan 60 persen hasil pertambangan perseroan di Papua masuk ke kas negara.
Sebelumnya, dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari kegiatan produksi, pengolahan hingga ekspor konsentrat, pemerintah akan merevisi sejumlah komponen penerimaan meliputi pajak, royalti dan beberapa bea yang dikenakan ke perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Ini mengingat dalam delapan tahun terakhir pemerintah hanya memperoleh porsi sekitar 40 persen dari total seluruh pendapatan Freeport Indonesia.
Menangggapi hal itu, Presiden Direktur Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin mengatakan, “Kami sebenarnya tidak keberatan tapi Freeport sebagai investor tentunya memiliki hitung-hitungan soal investasi di Indonesia. Tentu saja tidak ada unit usaha yang mau rugi.”
Maroef adalah Mantan Wakil Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) dan diangkat menjadi Presdir Freeport sejak pertengahan Januari 2014. Seperti dikutip Detikcom, Maroef mengaku ditawari langsung menjadi Presdir Freeport Indonesia oleh Chairman of Board Freeport-McMoRan, James Robert (Jim Bob) Moffett. (fa)