Malang, LiputanIslam.com— Nahdatul Ulama (NU) memiliki peran besar dalam menangkal radikalisme di Indonesia. Hasil penelitian Balitbangdiklat menyebutkan bahwa pesantren yang berafiliasi dengan NU, menjadikan paham salafiah yang berbasis kitab kuning sebagai ideologinya dan mengedepankan prinsip jalan tengah (tawasuth-middle of the road).
“NU menolak sikap radikal dalam beragama,” ungkap Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Abd. Rahman Mas’ud, ketika menjadi Narasumber dalam rangka Dies Natalis ke-34 Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Rabu, 21 Januari 2015 seperti dilansir kemenag.go.id.
Dalam paparannya, Mas’ud mengatakan bahwa saat ini kita dihadapkan pada tantangan global yang berdampak pada seluruh aspek, termasuk dalam hal kehidupan keagamaan. Modernisasi telah menyebabkan terjadinya transformasi tradisi dan kehidupan sosial, baik kemajemukan internal maupun diferensiasi struktural.
“Agama sebagai bagian dari tradisi harus berhadapan dengan dua kekuatan utama modernisasi: pluralisme budaya dan kritisme ilmu pengetahuan,” terang Mas’ud. Meskipun demikian, Mas’ud yakin NU mampu bertahan dalam arus modernisasi yang sedang berjalan.
Dalam kesempatan tersebut, Mas’ud juga menyampaikan harapannya agar NU merumuskan upaya strategis, sistematis dan menyeluruh untuk menjaga agar konflik antar dan intern umat beragama serta radikalisme tidak tumbuh & berkembang. Menurutnya, perlu optimalisasi tradisi Bahtsul Masail yang berkembang di NU.
Mas’ud berharap NU dapat mempelopori silaturahmi antartokoh di lingkungan NU, antar-ormas, dialog berkesinambungan bil hikmati wal mauizatil hasanah. Ia juga melihat perlu adanaya pembentukan kader-kader muda perdamaian lintas agama dalam kerangka peace-making. Seluruh elemen, termasuk NU, perlu meningkatkan aksi nyata menangkal radikalisme.
“Karena NU adalah rumah besar bagi muslim Indonesia yang akrab dengan nilai-nilai pesantren, maka peran NU dalam menangkal radikalisasi sangat diharapkan,” pungkas Mas’ud.
Hasyim Muzadi Ingatkan Bahaya Radikalisme
Di kesempatan yang sama, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) K.H. Hasyim Muzadi mengingatkan adanya ancaman paham keagamaan transnasional yang masuk ke Indonesia. Untuk itu, menurut dia, perlu sinergi dalam mengatasinya antar kementerian.
“Action plan perlu disusun dari hulu sampai hilir, tidak cukup seminar-seminar di hotel berbintang. Konsep moderasi perlu disosialisasikan hingga kecamatan. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama perlu diperankan,” kata Hasyim Muzadi.
Sementara itu, mantan Menteri Agama Tholhah Hasan menjelaskan bahwa radikalisme dan liberalisme dalam sejarah Islam telah lama berlangsung. Kedua paham ini jika dirunut dalam tradisi Islam muncul sejak munculnya paham khawarij dan mu’tazilah.
“Kita dapat mengambil hikmah dari sejarah tersebut dan masih relevan saat ini yakni faham/keyakinan ketika menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan itu cenderung radikal,” ungkap Tholhah.
Ia berpendapat, radikalisme maupun liberalisme, keduanya tidak baik untuk menjamin keberlangsungan Islam di masa depan. Menurutnya, terdapat banyak cara untuk mencegah radikalisme dan liberalisme agama, salah satunya adalah melalui pendidikan multikultural. (ba)