Jakarta, LiputanIslam.com — Setelah melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kejaksaan Agung, Komjen Budi Gunawan kembali memperkarakan lembaga yang digawangi oleh Abraham Samad tersebut. Ia melalui tim penasihat hukumnya melaporkan KPK ke Mabes Polri. (Baca: Komjen Budi Laporkan KPK ke Kejagung)
Pengacara Budi, Razman Arif Nasution, menuding KPK sengaja menyebarluaskan ke publik terkait kepemilikan rekening gendut Komjen Budi.
“Tim Kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan, akan mendampingi masyarakat melaporkan pimpinan KPK ke Mabes Polri atas pelanggaran Pasal 11 UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU,” tulis Razman, Kamis 22 Januari 2014 seperti dilansir metrotvnews.com.
Sebelumnya, tim kuasa hukum Komjen Budi memperkarakan KPK atas pembiaran kasus dugaan rekening gendut ke Kejagung. Kasus itu, sebenarnya, sudah diusut sejak pertengahan 2014. Namun, penetapan status tersangka baru dilakukan KPK setelah Komjen Budi menjadi calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Sutarman.
Komjen Budi juga menempuh gugatan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun ia menggugat atas nama pribadi. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jendral Ronny F Sompie mengatakan gugatan praperadilan tersebut sebagai sikap kritis Budi atas kasus yang menjeratnya. Gugatan itu diajukan setelah Komjen Budi melakukan diskusi dan meminta masukan kepada ahli-ahli hukum.
Dan bagaimana tanggapan KPK?
Wakil Ketua KPK Zulkarnain menilai, Komjen Budi salah memahami gugatan praperadilan yang diajukannya ke PN Jakarta Selatan. Menurut dia, praperadilan dapat diajukan ke pengadilan negeri hanya untuk kasus salah tangkap tersangka. (Baca: Polemik PDIP- Abraham Samad, Siapa yang Layak Dipercaya?)
“Praperadilan sesungguhnya sesuai hukum acara penetapan orang menjadi tersangka di penyidikan itu, bukan domain praperadilan. Praperadilan itu untuk salah tangkap atau salah tahan,” ujar Zulkarnain, seperti dilansir kompas.com.
Zulkarnain mengatakan, jika dalam penyidikan ada kesalahan intansi hukum dalam menangkap orang, barulah orang tersebut dapat mengajukan praperadilan. Saat ini, KPK baru menetapkan Budi sebagai tersangka dan belum menahannya. Menurut dia, Komjen Budi bukan korban salah tangkap sehingga tidak seharusnya mengajukan praperadilan.
Di lain pihak, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai langkah hukum Komjen Budi melaporkan KPK ke Kejagung bukan langkah yang tepat. Ia menganggap gugatan itu salah sasaran. Asep pun ragu gugatan Komjen Budi akan ditindaklanjuti Kejagung.
“Tidak tepat secara hukum kalau yang digugat soal penyalahgunaan wewenang. Gugatan itu ditujukan kepada dua orang komisioner secara normatif itu harusnya lembaganya bukan personal,” kata Asep. (ba)