Jakarta, LiputanIslam.com — Kekisruhan seputar “jual beli label halal” oleh MUI sebagaimana gencar diberitakan majalah Tempo rupanya ada buntutnya: penentuan lembaga yang berwenang mengeluarkan label halal dalam Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang tengah dibahas DPR. Atas masalah ini Fraksi PAN menyatakan menolak usulan untuk memreteli kewenangan MUI dalam memberikan sertifikasi halal.
“MUI sudah memiliki pengalaman 29 tahun serta mempunyai sarana dan prasarana dalam menangani produk halal, karena itu kewenangannya jangan dialihkan atau dihilangkan,” kata anggota Fraksi PAN, Amran kepada media, Jumat (28/2).
Amran melanjutkan, fraksinya ingin agar MUI tetap memiliki kewenangan atas semua proses pembuatan fatwa dan penerbitan sertifikasi halal. “Posisi pemerintah cukup dalam hal pengawasan dan penindakan di lapangan,” katanya.
Setelah terungkapnya kasus label halal yang melibatkan MUI, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Golkar, fraksi PDI Perjuangan, serta fraksi Partai Keadilan Sejahtera sepakat bila sertifikasi halal dikelola sebuah badan di bawah naungan Kementerian Agama. Nantinya, MUI berperan memberikan standar kerja badan maupun auditornya. Misalnya memberikan rekomendasi kepada auditor tentang fatwa halal sebuah produk. Badan ini juga meneken sertifikasi halal bersama MUI.
Atas rencana tersebut, Amran berpendapat, jika tugas MUI hanya memberikan rekomendasi terhadap badan tersebut, maka rekomendasi itu bisa saja ditolak pemerintah. Begitu pula bila pemerintah melalui badan tersebut ikut meneken sertifikasi halal, bisa menimbulkan persepsi yang berbeda pada setiap produk.
“Kami ingin menengahi, jangan sampai ada dualisme keputusan,” kata dia.
Sekedar tambahan, urusan pemberian sertifikasi halal adalah urusan yang mencakup nilai bisnis yang sangat besar. Indonesia, misalnya, adalah negara konsumen mie instan terbesar di dunia yang diproduksi oleh beberapa produsen lokal. Sertifikasi halal juga terkait dengan penerimaan pajak pemerintah, karena dengan adanya sertifikasi halal, dapat diketahui tingkat produksi produk-produk makanan nasional yang secara otomatis memberikan informasi tentang pendapatan pajak negara yang selama ini bisa jadi disembunyikan oleh para produsen makanan.(ca/tempo.co)