Jakarta, LiputanIslam.com — Pemerintah memberi sinyal akan memperpanjang kontrak PT Freeport di Indonesia yang habis pada tahun 2021 mendatang, hanya bila syarat-syarat yag diajukan terpenuhi. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said setelah menggelar rapat bersama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara R. Sukhyar, Selasa, 20 Januari 2015.
“Freeport ingin tetap di Indonesia, begitupun dengan pemerintah,” tutur Sudirman pada saat konferensi pers di Jakarta.
Sudirman menyatakan, kontrak hanya diperpanjang jika perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut memenuhi sejumlah prasyarat tambahan yang diusulkan pemerintah dalam upaya renegosiasi kontrak. Salah satu diantaranya perihal penambahan porsi bagi hasil pertambangan untuk negara.
“Bagi hasil dalam delapan tahun terakhir, rata-rata hanya 40 persen untuk pemerintah sementara 60 persen untuk Freeport. Presiden minta porsi bagi hasil untuk pemerintah ditambah,” terang Sudirman.
Selain bagi hasil, lanjut Sudirman, pemerintah juga mensyaratkan Freeport bisa mendukung rencana pemerintah dalam membangun kawasan Papua yang selama menjadi wilayah kerja perusahaan. Untuk itu, pemerintah pun mewajibkan perusahaan tersebut membangun smelter di Papua.
“Kita ingin porsi yang lebih besar yakni 60-40 dari bagi hasil. Kita ingin bangun infrastruktur dan industri hilir disana (Papua),” terangnya.
Dari laporan cnnindonesia, terkait pembangunan smelter, Sudirman tidak bisa menutupi rasa kecewanya. Sebab, progres bangunan oleh Freeport yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, tidak menunjukkan hasil yang signifikan
“Saya mendapat laporan progress smelter Freeport masih jauh. Saya kecewa. Saya tidak gembira karena Freeport tidak menunjukkan kesungguhan,” tutur Sudirman.
Sekedar informasi, 24 Januari mendatang merupakan batas akhir bagi Freeport untuk menyelesaikan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) mengenai amandemen kontrak yang sudah dibuat sejak 24 Juli 2014. Selain MoU, di tanggal tersebut Freeport juga diwajibkan untuk terus memberikan informasi terkini terkait kemajuan pembangunan smelter yang dilakukannya dalam enam bulan.
Namun hanya beberapa hari menjelang batas waktu, manajemen Freeport tak juga melaporkan perkembangannya. Hal ini yang membuat Sudirman berpikir untuk menyetop izin ekspor konsentrat perseroan.
“Kalau tidak ada solusi, izin ekspor (konsentrat) akan disetop pada 25 Januari. Saya tegaskan lagi tidak ada tawar-menawar soal smelter karena itu persyaratan perpanjangan kontrak,” tegas Sudirman. (ba)