Jakarta, LiputanIslam.com – Tarif angutan umum harus diturunkan, seiring dengan turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) pada 19 Januari 2015. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Seperti diketahui, harga premium dari Rp 7.600 menjadi Rp 6.600 per liter dan solar dari Rp 7.250 menjadi Rp 6.400 per liter.
Jonan menegaskan, saat ini setiap transportasi publik memiliki ketentuan tarif berupa batas atas dan batas bawah. Dia menjelaskan, saat kenaikan harga BBM, pemerintah memperbolehkan transportasi umum menaikkan tarif sampai batas maksimal 10 persen.
“Nah sekarang kalau BBM-nya turun, kita minta minta minimal turun 5 persen. Terus ada yang bilang kenapa enggak turun 10 persen,” ujar Jonan di Istana Negara, Jakarta, seperti dilansir merdeka.com, 20 Januari 2015.
Jonan punya alasan sendiri meminta pengusaha angkutan umum menurunkan tarif hanya 5 persen. Menurutnya, ada hitungan sendiri untuk menetapkan penurunan tarif angkutan disesuaikan dengan harga BBM.
“Solar sebelum naik, itu kan Rp 5.500, sekarang turun Rp 6.400 per liter. Nah jadi ada Rp 900 (range-nya). Komponen biaya bahan bakar itu kira-kira 38 persen. Jadi kalau range kenaikan Rp 900 (Rp 5.500 ke Rp 6.400) itu kira-kira kan 15 persen. Kalau 15 persen itu dikali 38 persen itu kira-kira 5 persen lah. Jadi diturunkan 5 persen, minimal 5 persen,” jelasnya.
Untuk menindaklanjuti itu, Jonan mengaku telah berkirim surat kepada gubernur dan bupati serta walikota untuk mendesak pengusaha angkutan di daerah menurunkan tarif. Sebab, pemerintah pusat tidak punya kuasa menentukan tarif.
“Kami sudah panggil Kadishub seluruh provinsi 34 provinsi untuk sosialisasi ini,” ucapnya.
BBM Naik Turun, Tentukan Tarif Angkot Repot
Kerepotan dalam menentukan tarif angkutan tidak hanya dirasakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga menyatakan hal yang sama. Ia mengaku dipusingkan mengenai pengawasan tarif di lapangan.
“Mengenai tarif angkutan, belum dapat laporan saya. Memang repot juga, pemerintah buat kebijakan minyak itu disubsidi 1000 rupiah, kalau 100 rupiah subsidi, naik turun pasti terjadi. Masa tiap dua minggu mesti sesuaikan tarif,” kata Ahok.
Ahok mengatakan, sebenarnya masalah ini sudah dicarikan solusinya sejak awal, namun penerapan di lapangan itu diakuinya memang sangat sulit, karena masih terbentur sejumlah hal dan anggapan masyarakat yang belum bisa sejalan dengan Pemprov DKI Jakarta. (ba)