Jakarta, LiputanIslam.com — Perdana Menteri Australia Tony Abbot dilaporkan telah mengirim surat kepada Indonesia, agar eksekusi mati bagi Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dibatalkan. Keduanya adalah narapidana narkotika asal Australia yang tergabung dalam jaringan ‘Bali Nine’ yang dulu menyelundupkan heroin 8,2 kilogram ke Pulau Dewata pada 2005. Bahkan, Tony juga mengancam akan menarik duta besarnya dari Indonesia jika eksekusi mati itu tetap dilakukan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyatakan bahwa eksekusi hukuman mati tak akan menyelesaikan masalah narkotika Indonesia.
“Saya tidak percaya bahwa mengeksekusi orang merupakan jawaban untuk memecahkan masalah narkoba dan peredarannya di dalam dan di luar Indonesia,” katanya dalam wawancara dengan Sky News, yang dikutip kompas.com, 19 Januari 2015.
Menurut Bishop, bulan Desember lalu ia telah menyurati lagi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tentang pengampunan terhadap kedua warganya. Namun dalam jawaban yang diterima Bishop belum lama ini, Menlu Indonesia menyampaikan penolakan.
“Dengan dasar bahwa Indonesia mengaku sedang menghadapi krisis soal narkoba, dan mereka percaya bahwa hukuman mati mesti diterapkan,” jelas Bishop.
Menghadapi ngototnya pemerintah Australia agar eksekusi mati bagi kedua warganya dibatalkan, bagaimana tanggapan pemerintah Indonesia?
“Ya silakan saja mereka mau menanggapi apa. Tapi kan hukum kita dihormati dan kita tegakkan dengan benar. Apabila tidak kita tegakkan mulai sekarang, kita akan selalu dipermainkan oleh negara yang lain,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhie Purdijanto, Senin, 19 Januari 2015 seperti dilansir merdeka.com.
Menurut Tedjo, Jokowi tak akan tebang pilih. Dia menolak permintaan Belanda dan Brasil serta tetap menghukum mati kedua kurir narkoba tersebut. Hal ini pun akan berlaku untuk Australia dan negara lain.
“Kemarin juga Presiden Brasil kemudian juga PM Belanda sudah menelepon presiden tapi beliau menyatakan ini sudah keputusan negara sehigga negara-negara yang warga negaranya tersangkut masalah hukum bahkan dieksekusi mati harus menghargai dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia,” tegas Tedjo.
Tedjo yakin hukuman mati ini tak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Sedikit ketegangan mungkin akan muncul, tapi Australia akan bisa menerima keputusan ini.
“PM Australia sebagai seorang negarawan pasti akan menghormati hukum yang berlaku di wilayah negara yang berdaulat,” kata Tedjo. (ba)