Jakarta, LiputanIslam.com — Keputusan Belanda dan Brasil menarik duta besarnya dari Indonesia, ditanggapi santai oleh Presiden Joko Widodo. Saat ditanya wartawan ketika bersepeda di Car Free Day, ia menyatakan bahwa negara lain harus menghormati hukum Indonesia.
“Saya sudah dihubungi oleh Raja Willem Alexander (Belanda) dan Dilma Rousseff (Presiden Brasil). Mereka protes karena warga negaranya dieksekusi, ya saya sampaikan bahwa ini adalah keputusan pengadilan,” ujar Jokowi, seperti ditayangkan oleh Net TV, 18 Januari 2015.
Ia menambahkan, bahwa setiap negara harus menghormati hukum yang berlaku di negara lain. (Baca: Brasil dan Belanda Tarik Dubesnya Setelah Warganya Dieksekusi)
“Harus dihormati kedaulatan kita, hukum kita,” tutupnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Jaksa Agung, M Prasetyo. Ia memahami sikap negara lain dalam melindungi warga negaranya, namun negara-negara tersebut harus menghormati hukum di Indonesia.
“Kami bisa pahami karena ada tanggung jawab moral untuk memperhatikan dan melindungi warga negaranya. Hukum positif di Indonesia masih tetap akan berlakukan proses hukuman mati,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa eksekusi mati harus dilakukan karena telah melewati semua proses hukum. Sehingga, dengan diaturnya secara konstitusi, tidak ada alasan hukum di Indonesia mampu diintervensi oleh negara lain.
Pengamat: Pemerintah Tidak Perlu Khawatir
Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Professor Hikmahanto Juwana meminta pemerintah tidak mundur atas reaksi keras dari Belanda dan Brasil. Menurutnya, penarikan tersebut hanya aksi protes sementera.
“Pemerintah tidak perlu khawatir berlebihan atas tindakan ini kemudian kendur dalam pelaksanaan eksekusi untuk terpidana mati berikutnya,” ucapnya, seperti dilansir rmol.com, 18 Januari 2015.
Hikmahanto yakin, penarikan dubes ini tidak akan lama. Indonesia tidak akan diisolasi lantaran pelaksanaan hukuman mati itu. Pasalnya, negara-negara dunia, termasuk Brasil dan Belanda, sangat membutuhkan Indonesia.
“Semisal, kepentingan ekonomi Brasil ke Indonesia lebih tinggi dibanding kepentingan Indonesia terhadap Brasil,” ucapnya.
Namun begitu, Hikmahanto menyarankan Menlu dan perwakilan Indonesia tetap melakukan pendekatan dengan berbagai negara dan menjelaskan pelaksanaan hukuman mati karena Indonesia mengalami darurat Narkoba.
“Negara-negara tersebut tidak seharusnya protes berlebihan karena generasi muda Indonesia terancam narkoba atas tindakan warga mereka,” ucapnya.
Penerapan hukuman mati, sambungnya, masih dianut banyak negara. Sejumlah negara bagian di Amerika Serikat juga masih menerapkan hukuman ini. Karena itu, penerapan hukuman mati sama sekali tidak terkait dengan tingkat peradaban suatu masyarakat di suatu negara.
“Adanya hukuman mati dan pelaksanaannya merupakan wujud dari kedaulatan dan penegakan hukum suatu negara. Tidak ada negara asing yang berhak melakukan intervensi. Ini sepanjang due process of law dan dapat dipastikan tidak adanya proses hukum yang sesat,” tandasnya. (ba)