Jakarta, LiputanIslam.com–Satuan tugas (satgas) anti-illegal fishing akan semakin diperkuat dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung. Langkah ini diambil dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo agar illegal unregulated and unreported (IUU) fishing terus diperangi.
Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dalam konferensi pers, Jumat (9/1/2015) menyampaikan bahwa satgas akan didukung oleh Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kejaksaan Agung. Selain itu telah disepakati penanganan penangkapan ikan ilegal mengacu pada banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pelayaran dan Undang-Undang Kepabeanan.
“Dengan demikian, penanganan IUU fishing itu bisa dilakukan secara terintegratif,” kata Indroyono, seperti dikutip Kompas.
Lebih lanjut Indroyono juga menuturkan, penyidikan ke depan bisa dilakukan di bawah komando Bakamla. Untuk area 0-12 mil dari garis pantai, penyidikan dilakukan oleh KKP dan Polisi Air. Sementara itu untuk wilayah antara 12-200 mil, penyidikan dilakukan oleh PSDKP dan TNI-AL. “Di luar 200 mil itu ditangani TNI-AL,” kata dia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam kesempatan sama mengatakan, kesepakatan ini sangat menggembirakan. Sebab, penanganan penangkapan ikan ilegal bisa dilakukan di semua area.
“Kalau dengan UU Perikanan tidak bisa tangkap, bisa dengan UU Pelayaran, atau UU Kepabeanan. Intinya kita keluarkan semua jurus bagaimana kita tangkap,” kata Susi.
Satgas anti-illegal fishing dibentuk pada awal Desember 2014. Susi mengatakan pembentukan satgas ini semata bertujuan menekan rentetan kerugian negara yang bermula dari praktik penangkapan ikan ilegal. Ketua satgas adalah MA S Achmad Santosa dan wakilnya adalah Andha Fauzi Miraza dan Yunus Husein.
“Illegal fishing bukan perangnya KKP, tapi perangnya bangsa Indonesia. Karena kerugiannya banyak sekali,” tegas Susi. (fa)