Jakarta, LiputanIslam.com — Sekitar 30 orang yang terdiri dari pria, wanita dan anak-anak yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Urban Poor Consortium (UPC) datang ke Istana Negara, untuk menagih janji-janji Jokowi yang diucapkannya saat kampanye, baik pada pemilihan gubernur pada tahun 2012, ataupun pada pemilihan presiden pada tahun 2014. Mereka menunggu selama berjam-jam.
Ketatnya protokol di Istana Negara, dirasakan sangat jauh berbeda jika dibandingkan saat Jokowi masih berkantor di Balai Kota. Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI, rakyat bisa bertemu dengannya tanpa harus membuat janji.
“Saya mengerti bahwa semuanya berbeda. Sekarang ia adalah Presiden. Waktu itu, saya datang ke Balai Kota hampir setiap minggu. Saya mendatanginya pagi-pagi benar sebelum Jokowi tiba di kantor dan ia meluangkan waktu 15 menit hingga dua jam untuk mendengarkan keluhan kami,” ujar Ujang, perwakilan dari kelompok tersebut, seperti dilansir thejakartapost.com, 10 Januari 2014.
Selama masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang mudah didekati, tidak suka dengan aturan birokrasi yang berbelit-belit, senang bertemu dan mendengar aspirasi rakyat. Balai Kota terbuka untuk masyarakat, dan mereka biasa berbicara dengan gubernurnya setiap hari.
Sementara itu, dalam masa kampanye pilpres tahun lalu, Jokowi dan UPC telah menandatangani pakta politik pada peringatan kedelapan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.
Kontrak terdiri serangkaian tuntutan dari korban bencana Lapindo. Mereka bersedia memberikan dukungan secara mutlak, karena Jokowi telah berjanji untuk memenuhi berbagai tuntutan, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja.
Selain itu, para penghuni liar di suatu wilayah juga dijamin bahwa mereka tidak akan diusir sebelum disiapkan tempat tinggal baru.
“Saya telah mendengar tuntutan Anda dan saya mengerti. Dalam kasus seperti ini, negara harus hadir sebagai simbol kedaulatan rakyat,” kata Jokowi setelah menandatangani pakta tersebut, tahun lalu.
Koordinator UPC Edi Saidi mengatakan bahwa pihaknya memutuskan untuk datang ke Istana Negara karena situasi tengah mendesak.
“Kami mengajukan surat meminta untuk bertemu dengan Presiden sekitar sebulan yang lalu tapi tidak ada respon. Penggusuran terhadap rakyat telah merajalela di seluruh negeri, dan kami tidak bisa menunggu lagi,” jelas Edi.
Di antara kelompok itu, terdapat penguni di pemukiman di Jalan Tongkol, Jakarta Utara, yang digusur minggu ini, namun mereka belum mendapatkan konfirmasi tempat tinggal baru yang bisa ditempati.
Gatot Sudarto, 61 th, yang turut hadir di Istana Negara, mengungkapkan bahwa sekitar 200 orang yang tinggal di pemukimannya dipaksa untuk meninggalkan rumah secepatnya.
“Kami tidak diberitahu sebelumnya. Padahal Jokowi sudah berjanji bahwa kami tidak akan diusir, kecuali pemerintah telah menyediakan rusun yang murah,” jelasnya.
Warga mengatakan bahwa peralatan berat untuk menggusur rumah telah ditempatkan di pemukiman, sehingga, mereka lebih memilih untuk bermalam di depan Istana Negara daripada harus kembali ke rumahnya.
Forum Warga Jakarta (Fakta) mengungkapkan bahwa dari 26 kali penggusuran atas 3.751 keluarga pada tahun lalu, 19 kali dilakukan tanpa pemberitahuan, sehingga warga harus menjadi tunawisma selama berbulan-bulan.
Setelah penantian panjang, akhirnya iring-iringan mobil presiden tiba di Istana Negara dan melewati para demonstran. Mereka antusias menyambut, dan berharap bisa berbicang langsung. Namun Jokowi hanya menurunkan kaca jendela dan melambaikan tangan, lalu mengutus ajudannya, Eko Sulistyo untuk menghadapi warga. (ba)