London, LiputanIslam.com — Mantan perdana menteri Inggris Tony Blair, yang bersama mantan Presiden AS George W Bush dianggap sebagai penanggungjawab utama Perang Irak dan Afghanistan, terancam manghadapi dakwaan kejahatan perang. Kantor berita Russia Today melaporkan, Rabu (7/1) petang.
Informasi tentang ancaman tersebut disampaikan oleh anggota parlemen Lord Dykes of Harrow Weald dari Partai Liberal Demokrat di hadapan parlemen Inggris, House of Lords.
Menurut Lord Dykes dalam pidatonya di hadapan House of Lords, Selasa (6/1), penundaan dibukanya laporan penyelidikan tentang Perang Irak yang dibuat oleh komisi yang dipimpin Sir John Chilcot, disebabkan untuk menghindari tuntutan terhadsap Tony Blair. Selanjutnya ia menyebut penundaan itu sebagai “aib sepenuhnya”.
“Semakin banyak orang yang berfikir bahwa ini adalah sebuah upaya untuk menunda kewajiban Blair menghadapi dakwaan kejahatan perang,” katanya.
Tony Blair dan George W Bush memerintahkan serangan terhadap Irak tahun 2003 karena alasan kepemilikan senjata pemusnah massal oleh Irak. Namun ternyata klaim tersebut tidak pernah terbukti. Akibat serangan itu jutaan rakyat Irak menjadi korban perang selain kerusakan infrastuktur yang merugikan seluruh rakyat Irak.
Terkait dengan Perang Irak itu, Blair baru-baru ini mengatakan kepada majalah Vanity Fair bahwa dirinya dan George W. Bush tidak mengira bahwa perang akan menjadi “panjang, brutal dan berdarah-darah”. Namun ia membantah kondisi tersebut disebabkan oleh langkah yang dilakukannya untuk menyerang Irak.
Sementara itu Lord Douglas Hurd dari Partai Konservatif mengatakan bahwa penundaan pengumuman laporan Komisi Chilcot kini telah menjadi sebuah skandal dan bukan lagi sekedar “keteledoran”. Menurutnya, laporan yang seharusnya dipublis tahun 2012 itu kini telah menjadi masalah nasional.(ca)