Jakarta, LiputanIslam.com – Dua orang Buruh Migran Indonesia (BMI) dikenai denda senilai satu juta rupiah oleh petugas imigrasi bandara di Yogyakarta, lantaran tidak membawa Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Karena tidak ingin berdebat dan kehilangan pekerjaan di Malaysia, keduanya terpaksa membayar. Sayangnya saat itu, kuitansi juga tidak diberikan oleh petugas.
Berikut ini kejadian selengkapnya yang dituturkan oleh BMI yang bekerja di Hongkong, Fera Nuraini, melalui blognya yang beralamat di http://www.feranuraini.com/;
30 November 2014 saat telekonferensi jarak jauh antara Presiden Joko Widodo dan perwakilan buruh migran yang berada di delapan negara, Jokowi tegas mengatakan bahwa KTKLN dihapus. Kabar baik inipun mendapat sorak sorai dari para BMI di luar negeri yang sejak lama dibuat geram oleh kartu yang katanya sakti tapi faktanya menjadi hantu menakutkan ini.
18 Desember 2014, tepatnya hari Kamis, sebut saja Intan, BMI asal Cilacap ini hendak terbang kembali ke Hongkong dengan pesawat AirAsia dari Jogja dan transit di Malaysia.
Penerbangan sore sekitar jam 5 tetapi karena cuaca hujan saat itu maka penerbangan diundur sampai jam 6 lebih. Intan punya KTKLN tapi masa berlakunya tinggal 2 bulan. Intan sengaja tidak mengeluarkan KTKLN saat mendekati kantor imigrasi, kalau pun ditolak, Intan akan tegas melawan.
Menurut Intan, ada petugas yang mengecek sebelum masuk pintu imigrasi dan menanyakan soal KTKLN. Intan menjawab kalau KTKLN sudah dihapus, petugas tersebut malah membentaknya.
Di belakang Intan ada dua orang sesama BMI yang akan terbang ke Malaysia. Mereka juga dibentak oleh petugas tersebut karena keduanya tidak punya KTKLN. Saat ditanya soal KTKLN, Intan mengeluarkan KTKLN yang masa berlakunya tingga 2 bulan, dia lolos lalu berjalan menjauh.
Kedua orang di belakang Intan mendekat dan bercerita kalau mereka dikenai sebesar satu juta rupiah karena tidak memiliki KTKLN. Denda ini yang meminta adalah petugas imigrasi bandara Jogjakarta.
“Mbak, sampean kena denda gak? Aku kena sejuta ni,” curhatnya.
“Enggak mbak, punyaku masih berlaku 2 bulan,” jawab Intan.
Teman satunya lagi mendekat dan juga kena Rp 1 juta. Jadi kedua BMI yang bekerja di Malaysia itu masing-masing didenda Rp 1 juta karena tidak punya KTKLN pada tanggal 18 Desember 2014.
Intan meminta kedua BMI untuk meminta kuitansi ke pihak imigrasi yang meminta uang, tetapi oleh petugas imigrasi dijawab, kalau ingin minta kuitansi agar membayar ke bank. Lantaran tak ingin berdebat dan kehilangan pekerjaan di Malaysia, mereka berdua memilih pasrah saja.
Bagaimana ini Pak Nusron? Pak Jokowi? Pak Hanif?
Masih ada petugas imigrasi yang meminta uang seenak sendiri kepada para tenaga kerja yang mencari uang ke luar negeri.
Sepertinya petugas ini bukannya tidak tahu kalau para TKI berangkat kerja ke luar negeri tidak perlu KTKLN lagi, mereka hanya memanfaatkan celah yang ada untuk memeras para TKI. Apalagi dalam kondisi terdesak seperti di bandara. Tidak mungkin menunda penerbangan karena majikan sudah menunggu. Apa iya hanya karena sebuah kartu tidak berguna, kemudian mereka mengorbankan pekerjaan yang sudah ada?
Menurut Nusron Wahid, KTKLN masih berlaku untuk negara tetapi proses pembuatannya akan diperbaiki. Kabar inipun masih ambigu dan masih banyak BMI yang dibuat bingung dengan perlu tidaknya KTKLN saat lewat imigrasi sebelum kembali ke negara tujuan.
Tolonglah Pak, cek kembali kondisi bandara, jangan lagi ada kasus seperti ini. Petugas imigrasi bukanlah pihak yang berwenang mencekal TKI tanpa KTKLN. Masih banyak tikus di bawah yang menggarong duit TKI.
Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, menjanjikan beberapa hal. Antara lain, menghapuskan KTKLN dan memangkas biaya tidak resmi dalam penempatan TKI. (Baca: : Ini Janji Nusron Wahid Pada TKI)
Namun pada saat Nusron ketika mengadakan pertemuan dengan ormas dan tokoh masyarakat di KJRI Jeddah, Senin, 29 Desember 2014, ia menyatakan bahwa KTKLN urung dihapuskan. Nusron menilai, KTKLN memiliki manfaat dan telah dilindungi undang-undang no 39 tahun 2004. (Baca: KTKLN Batal Dihapus, BMI Menjerit)
Pernyataan Nusron mendapatkan reaksi keras dari pihak yang hadir dalam acara tersebut, dan mereka menganggap bahwa pemerintah tidak konsisten.
“Saya jadi bingung, kemarin Presiden bilang akan menghapus KTLN dan sekarang tidak jadi, padahal KTKLN itu tidak ada manfaatnya buat TKI, kalau ada manfaatnya buat negara, ya harus dipermudah proses pembuatanya dong, “ ujar bendahara Formida Abdul Wakid dalam rapat yang dihadiri Kepala Konsul RI Jeddah. (ba)