Jakarta, LiputanIslam.com — Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memilih I Dewa Gede Palguna, profesor hukum tata negara di Universitas Udayana sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru menggantikan Hamdan Zoelva, pada Selasa, 7 Januari 2015.
Palguna berada dalam dua nama terakhir yang direkomendasikan oleh panitia seleksi, bersama Yuliandri, seorang profesor hukum Universitas Andalas di Sumatera Barat. Namun Yulidandri tidak dipilih.
Menurut laporan thejakartapost.com, 7 Januari 2015, Jokowi memilih Palguna setelah mempelajari penilaian tim seleksi tentang kualifikasi kedua kandidat. Baik itu keterampilan, kemandirian dan integritas, serta verifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), disebutkan bahwa yang tak satu pun dari keduanya memiliki latar belakang yang mencurigakan terkait dengan kekayaan atau keuangan.
“Dokumen hasil menunjukkan bahwa keduanya sangat baik, tapi tentu saja ada gradasi di sana, bukan penilaian kuantitatif, tetapi kualitatif. Selain itu, Palguna pernah menjadi hakim konstitusi dan penilaian panitia seleksi menunjukkan kinerja yang baik, independensi dan integritas,” jelas Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.
Seperti diketahui, Palguna sebenarnya tak asing di lingkungan MK. Ia pernah menjadi hakim konstitusi periode 2003-2008. Selepas masa tugasnya di MK rampung, Palguna kembali ke kampus tempatnya bekerja sebagai dosen, Universitas Udayana, Bali.
Pratikno juga memberikan jaminan bahwa pengangkatan Palguna itu bukan karena unsur politis, melainkan karena latar belakangnya sebagai mantan anggota senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah diteliti oleh tim selama wawancara terbuka yang bertujuan untuk memastikan independensi calon.
Panitia seleksi memutuskan dengan suara bulat pada dua kandidat terakhir, dan dianggap sebagai memiliki kualitas yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan dan kualitas lembaga pengadilan, serta memenuhi tiga persyaratan yaitu integritas, keahlian dan independensi.
Selama wawancara terakhir pekan lalu, Palguna 53 tahun, yang beragama Hindu, sempat mengatakan bahwa kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi agama atau kepercayaan, terlepas dari apakah keyakinan mereka diakui secara resmi atau tidak.
Panitia sebelumnya juga telah melihat rekam jejak Palguna di panggung politik, dan ia pernah menjadi kader PDI Perjuangan. Meski demikian, pihaknya akan tetap akan bersikap objektif kendati Jokowi juga berasal dari PDI Perjuangan.
Panitia memastikan bahwa proses seleksi berlangsung transparan. Berkaca pada pengalaman tahun lalu, saat itu para aktivis mengkritik Susilo Bambang Yudhoyono yang memilih mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, sebagai hakim MK, dan proses seleksi diadakan secara tertutup.
Palguna lahir di Bangli, Bali, direkomendasikan oleh Universitas Udayana. Ia juga juga akrab dengan hukum internasional, dan meraih gelas master dari Universitas Padjajaran.
Sedangkan Hamdan Zoelva, menghabiskan hari-hari terakhirnya di MK dengan menghadiri pertemuan para hakim untuk menyelesaikan sejumlah keputusan.
“Saya juga menyelesaikan beberapa dokumen,” tambahnya, dan menyatakan bahwa setelah ini ia akan aktif terlibat mengajar di universitas, mulai bekerja sebagai konsultan dan menulis buku.
Sementara itu, Yuliandri yang tidak terpilih mengatakan bahwa ia menghargai keputusan Jokowi dan berharap Palguna dapat menjalankan amanah yang diembannya dengan sebaik mungkin.
Undang-undang menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus memiliki sembilan hakim, dan untuk itu, baik DPR, Presiden dan Mahkamah Agung masing-masing berhak untuk menunjuk tiga hakim selama masa tugas lima tahun. (ba)