LiputanIslam.com — Ide tentang menumbangkan regim Bashar al Assad kini tinggal di awang-awang. Setelah hampir empat tahun negara-negara barat dan sekutu-sekutu regionalnya mengeroyok Suriah habis-habisan, Bashar al Assad tetap kokoh kekuasaannya. Bahkan secara politik kekuasaan Bashar al Assad justru semakin kuat, setelah dalam pemilihan presiden tahun lalu ia berhasil meraih suara mayoritas, menjungkalkan tuduhan barat dan sekutu-sekutu Arabnya tentang legitimasi Bashar al Assad yang lemah.
Dalam konteks itulah maka AS dan sekutu sekutunya telah meninggalkan ide “penggulingan Bashar” dan mencari kompensasi lain, yaitu menguasai wilayah gurun di timur Suriah hingga barat Irak melalui kaki tangannya, ISIS. Dengan langkah ini maka ide memecah belah Suriah dan Irak semakin mendekati kenyataan. Dalam skenario AS, wilayah yang dikuasai ISIS itu bakal menjadi negara “Khilafah” baru yang terpisah dari Suriah dan Irak.
Dalam konteks yang sama, Al Jazeera, media corong pemerintah Qatar, tempak turut mengubah haluannya terkait konflik di Suriah. Mereka tidak lagi menyebut pemberontak Suriah sebagai “pejuang”. Mereka juga tidak lagi canggung untuk menyebut kesalahan “Free Syrian Army”.
Wartawan media Lebanon Al Akhbar Wissam Kanaan, dalam tulisannya akhir tahun lalu, menyebutkan bahwa Al Jazeera bahkan membatalkan buletin khusus tentang Suriah dan memindahkan wartawan-wartawannya ke departemen lain. Pada saat yang sama liputan-liputan tentang Suriah juga mengalami penurunan kuantitas.
Menurut Wissam, beberapa wartawan senior Al Jazeera mengatakan kepadanya bahwa kebijakan tersebut semata-semata masalah administrasi yang tidak terkait dengan perkembangan politik Timur Tengah. Mereka merujuk pada buletin khusus tentang Mesir dan Arab Maghreb (Afika Utara) yang juga dibatalkan. Menurut mereka Al Jazeera kini akan kembali ke khittah-nya sebagai media massa yang profesional dengan bersikap tidak memihak dalam konflik politik.
Tentang kuantitas liputan Suriah wartawan Al Jazeere juga membantahnya seraya menyebutkan bahwa rata-rata 80 berita tentang Suriah ditayangkan setiap bulannya, belum termasuk wawancara dan laporang langsung. Lebih jauh mereka juga menyebutkan bahwa jumlah wartawan yang bertugas di Suriah juga meningkat, kecuali di wilayah Raqqa dan Deir al-Zour yang diduduki ISIS.
Mereka juga menegaskan bahwa Al Jazeera adalah satu-satunya stasiun televisi yang masih memiliki kantor biro di Suriah dan wartawan-wartawannya masih bisa melakukan siaran langsung dari Suriah dan hal inilah yang masih bisa menjadi kebanggaan bagi Yasser Abu Hilala, direktur baru Al Jazeera.
“Saya melihat perubahan dalam kebijakan Doha terhadap Damaskus, yang akan berlangsung secara bertahap, dan berdampak pada cakupan Al Jazeera, yang mengikuti instruksi (pemerintah) dengan tepat,” tulis Wissam Kanaan mengutip komentar seorang pembuat film dokumenter dan pengamat Timur Tengah.
Perlu dicatat bahwa di luar kawasan yang dikendalikan oleh pemerintahan Bashar al Assad, Al Jazeera bekerjasama dengan aktivis oposisi, beberapa di antaranya bahkan menjadi “koresponden”, meskipun banyak dari mereka tidak pernah menjadi wartawan sebelum dan tidak ada yang memiliki ide tentang kualifikasi wartawan.
Penegasan personil Al Jazeera bahwa apa yang terjadi hanyalah masalah administrasi, mengundang pertanyaan. Semua orang menyadari hal ini, termasuk Penyiar Majid Abdul Hadi yang menyampaikan informasi ini kepada wartawan Suriah di Gaziantep di mana stasiun televisi ini membuka kantor baru. Kantor ini dijalankan oleh Ahmed Abda, dimana tugasnya mengawasi laporan-laporan tentang Suriah dalam saluran. Ahmed juga saudara dari tokoh oposisi Anas Abda yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin.
Namun Wissam menolak pernyataan ini. Dia mengatakan, “Semua jawaban yang saya punya sekitar masalah ini dari personel Al Jazeera mengklaim hal ini semata rencana administrasi, tapi saya ragu. Saya melihat perubahan dalam kebijakan Doha terhadap Damaskus, yang akan berlangsung secara bertahap, dan berdampak pada cakupan Al Jazeera, yang mengikuti instruksi yang tepat,” tambahnya.
“Tampaknya ada keinginan untuk meminggirkan isu tentang Suriah lebih dari satu tingkat,” tulis Wissam Kanaan.(ca)