Jakarta, LiputanIslam.com – Kebijakan pemerintah yang melarang para pejabat negara ataupun PNS mengadakan acara di hotel, berdampak pada turunnya omzet sekitar 20-80%. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Johnnie Sugiarto.
“Beberapa hotel kehilangan omzet lantaran fasilitas penyediaan ruang rapat kian sepi,” jelas Johnnie, seperti dilansir detik.com, 5 Januari 2015.
Sebagai kompensasinya mereka akan meminta insentif dari pemerintah agar sektor pariwisata bisa didorong agar menopang bisnis perhotelan. Ia mengaku tak bisa berbuat banyak karena aturan sudah diketok pemerintah dan tak ada yang berani melanggar ketentuan tersebut. Johnnie berharap, pemerintah bisa memberikan keberpihakan kepada bisnis perhotelan.
Menurutnya, bukan hanya pihak hotel yang mengalami kerugian melainkan juga roda perekonomian daerah, para karyawan-karyawan hotel, dan supplier makanan ke hotel yang juga kena dampaknya.
“Saya usul agar anggaran yang dihasilkan dari penghematan pemerintah harus dialokasikan untuk sektor pariwisata dan mendatangkan banyak turis ke Indonesia, dari domestik maupun mancanegara,” harap dia.
“Kalau saya baca, katanya dinyatakan terjadi pengiritan Rp 4 triliun. Kalau itu benar terjadi, jadikanlah itu promo wisata,” tambahnya.
Dengan semakin menariknya sektor pariwisata di Indonesia, bisnis perhotelan pun menurutnya akan semakin ramai. Kondisi ini menjadi kompensasi bagi bisnis perhotelan.
“Berilah ke kementerian pariwisata. Kalau itu diirit. Promosi lah, banyak orang datang itu mungkin bisa memajukan (bisnis hotel),” tutupnya.
PHRI Jawa Timur Khawatir Pengusaha Hotel Gulung Tikar
Sebelumnya, Ketua PHRI Jawa Timur juga mengeluhkan hal yang serupa. Banyak hotel di Jawa Timur yang mengandalkan meeting, convention, incentive, dan exhibition (MICE).
“Larangan tersebut seharusnya tidak dapat diberlakukan secara menyeluruh,” kata M. Soleh, seperti dilansir industribisnis.com, 4 Januari 2014.
Dia khawatir bila kebijakan larangan rapat di hotel itu terus dilanjutkan maka pada masa mendatang banyak pelaku bisnis perhotelan yang gulung tikar. Apalagi, kini banyak yang melakukan penyesuaian tarif dan tenaga kerja.
“Padahal, sampai sekarang banyak perhotelan di Jatim yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti di Batu yang memiliki PAD 60% persen dari sektor pariwisata dan di antaranya sektor perhotelan dan restoran,” ujarnya.
Di sisi lain, jelas dia, tahun 2014 adalah masa terberat bagi pelaku bisnis perhotelan dan restoran. Salah satu penyebabnya, saat itu berbagai kementerian telah mengurangi anggarannya 30% untuk mengadakan pemilihan umum baik legislatif maupun presiden.
“Akibatnya, omzet perhotelan kian menurun,” katanya.
Meski begitu, tambah dia, penurunan omzet perhotelan tersebut tergantung dari kelas hotel masing-masing. Untuk hotel bintang tiga hingga lima yang memiliki ruang rapat memadai maka penurunan omzet bisa mencapai 30%-50%.
“Sementara, hotel yang bukan termasuk kelas bintang tiga hingga lima justru turun 20-30 persen. Apalagi, tidak semua hotel memiliki ruang rapat,” katanya. (ba)