Ramallah, LiputanIslam.com – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan menilai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) bertanggungjawab atas gagalnya draf resolusi penghentian pendudukan Palestina. Dia juga memastikan bahwa pemerintah otonomi Palestina yang dipimpinnya akan mengajukan lagi draf resolusi sampai DK PBB akhirnya mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.
“Dengan bantuan Yordania, kami akan mengajukan lagi draf ini kepada DK PBB. Kami tidak akan pernah jenuh, dan kami akan terus melakukannya berulang kali sampai DK PBB akhirnya mengakui Palestina,” ujarnya, sebagaimana dikutip al-Youm al-Sabea, Minggu kemarin (4/1/2015).
Dia juga menyebut al-Quds (Baitul Maqdis /Jerussalemen) sebagai ibu kota Palestina serta menentang segala bentuk pembangunan permukiman Yahudi di kota suci tersebut.
“Hanya al-Quds sajalah yang kami terima sebagai ibu kota Palestina. Tanpanya tidak akan ada negara Palestina,” tegasnya.
Sementara itu, juru bicara Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas, Sami Abu Zuhri, menuding pemerintahan rekonsiliasi nasional Palestina enggan menunaikan tanggungjawabnya terkait Jalur Gaza.
Sebagaimana dilaporkan Palestinian Information Center, Sami Abu Zuhri dalam statemennya Ahad (4/1/2015) menilai pernyataan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mengenai penyerahan tanggungjawab pintu-pintu perbatasan Gaza kepada pemerintahan rekonsiliasi justru sebagai dalih untuk untuk berlepas tangan dari tanggungjawab, “sebab di semua pintu perbatasan Zionis itu tidak ada pekerja yang berasal dari pemerintahan Palestina sebelumnya.”
Hamas mengimbau pemerintahan rekonsiliasi supaya meninggalkan kebijakan diskriminatif dan apatis terhadap Jalur Gaza serta tidak menjadi alat bagi Mahmoud Abbas untuk memblokade Gaza.
Jalur Gaza hingga kini masih terdera oleh blokade dan turunnya layanan pemerintah, padahal pemerintahan rekonsialiasi Palestina sudah terbentuk sejak tujuh bulan lalu.
Departemen Kesehatan Gaza Minggu kemarin berhenti beroperasi akibat aksi mogok yang dilakukan para tenaga medis. Juru Bicara Departemen Kesehatan Palestina di Gaza Ashraf al-Qudrah mengatakan bahwa aksi yang dilakukan sebagai protes atas tak terbayarnya gaji mereka selama tujuh bulan berturut-turut itu telah melumpuhkan semua rumah sakit di Gaza.
“Aksi mogok ini mengancam jiwa pasien, apalagi ada sekitar 200 jadwal pelaksanaan operasi bedah di berbagai rumah sakit. Jadwal itu dibatalkan akibat adanya aksi mogok tim-tim medis dan gawat darurat,” ungkap al-Qudrah.
Ikatan pegawai pemerintah Palestina di Jalur Gaza pekan lalu juga melancarkan aksi protes terhadap tak terbayarnya gaji mereka. Mereka juga mengecam pernyataan juru bicara pemerintah bahwa pengembalian para pegawai lama pemerintahan otonomi ke posisi pekerjaan mereka sebelumnya merupakan syarat pelaksanaan rekonsiliasi nasional. (mm)