Jakarta, LiputanIslam.com–Miliarder dan investor global George Soros bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa, 30 Desember 2014. Menurut Soros, pertemuannya dengan Jokowi membicarakan situasi keuangan global dan rencana pemerintah Indonesia ke depan.
Namun Soros enggan memerinci isi pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut.
“I can say that the, we had a very good far-reaching conversation, discussing the global financial situation and the plans of the government,” tutur Soros seperti dikutip jpnn.com.
Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, salah satunya yang dibahas adalah menyangkut ekonomi dunia.
“Intinya adalah courtesy call ke presiden kemudian sharing tentang masalah ekonomi dunia dan concern beliau mengenai masalah lingkungan hidup,” ujar Sofyan yang mendampingi Jokowi bertemu Soros.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Soros juga datang ke Indonesia. Pertemuan Soros dengan SBY setidaknya terjadi dua kali, yaitu 10 Mei 2010 dan 26 Juli 2010.
Peran Soros dalam Krisis Moneter Indonesia
Pada pertengahan tahun 1997, perekonomian negara-negara Asia Tenggara, antara lain Indonesia, Thailand, dan Malaysia, tergoncang hebat karena secara tiba-tiba harga tukar dollar melonjak tinggi. Kala itu, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad menuding Soros sebagai dalang krisis ini.
Pasalnya, Soros adalah spekulan finansial global. Ia melakukan spekulasi besar-besaran terhadap mata uang Asia, termasuk rupiah. Ia menginvestasikan dana raksasa ke negara-negara Asia Tenggara, lalu ia tiba-tiba menarik kembali dananya itu. Akibatnya, harga Dollar meroket naik.
Di Indonesia, harga dollar yang semula dalam kisaran Rp. 1300 per USD melonjak hingga menjadi Rp. 9000 per USD. Akibatnya, harga-harga bahan makanan naik, ribuan perusahaan bangkrut, dan jutaan orang menjadi penganggur. Untuk mengatasi krisis, Presiden Soeharto setuju untuk berhutang kepada IMF. Namun kondisi tak jua membaik. Menyusul demo rakyat besar-besaran memprotes pemerintah, akhirnya pada Mei 1998, Presiden Suharto mengundurkan diri dan digantikan oleh BJ Habibie.
Dalam pertemuannya dengan SBY tahun 2010, Soros diberitakan meminta Indonesia membentuk lembaga khusus pengelola dana perubahan iklim internasional. Lembaga ini bertujuan menampung dana yang dimobilisasi dunia internasional untuk membiayai program pencegahan perubahan iklim di sektor kehutanan.
Hal ini dikritisi sejumlah pihak karena menyeret Indonesia ke dalam hutang baru. Dinamisator Pemantauan dan Advokasi Pendanaan Iklim (CFAM), Mida Saragih mengatakan, bahwa dana-dana perubahan iklim yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia saat ini, tidak sesuai dengan skema resmi konvensi PBB untuk perubahan iklim (UNFCCC).
“Berdasarkan pantauan kami, total hutang pemerintah Indonesia untuk perubahan iklim senilai US$2,3 miliar dengan rincian proyek iklim Indonesia US$400 juta, sedangkan hutang program mencapai US$1,9 miliar,” ujar Mida seperti dikutip ekuatorial.com(fa)