Jakarta, LiputanIslam.com – Mulai 1 Januari 2015, pemerintah menetapkan harga premium sebesar Rp 7.600/liter, dari harga semula yaitu Rp 8.500/liter. Sementara harga solar menjadi Rp 7.250/liter, turun dari harga sebelumnya Rp 7.500/liter.
Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga BBM bersubsidi ini, yang disebabkan oleh anjloknya harga minyak dunia. Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil dalam pengumuman yang berlangsung di kantornya.
“Berlaku nanti malam pukul 00.00. Intinya adalah perkembangan harga minyak dunia yang terus terjadi pelemahan. Pemerintah merasa ini perlu peninjauan,” tutur Sofyan, Jakarta, Rabu, 31 Desember 2014.
Pengumuman tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Kebijakan harga jual eceran baru per Januari 2015 ini ditentukan berdasarkan skema baru jenis BBM yang terbagi dalam tiga kategori.
Dalam skema baru, minyak tanah dan solar masuk dalam BBM tertentu bersubsidi, sedangkan premium RON 88 masuk dalam jenis BBM khusus penugasan dan BBM umum nonsubsidi.
“Tiga jenis BBM adalah BBM tertentu yang diberikan subsidi, BBM khusus penugasan bukan subsidi, melainkan didistribusikan ke wilayah jauh yang perlu penanganan pemerintah dan BBM umum yang harganya mengikuti harga keekonomisan,” ujar Sudirman.
Harga premium yang masuk kategori jenis BBM umum hanya diberlakukan di Jawa, Madura, dan Bali. Harga premium nonsubsidi ini bisa jadi berubah dari patokan harga Rp 7.600 bergantung pada kebijakan pemerintah daerah, yakni pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Sementara itu, untuk luar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), pemerintah menanggung bea distribusi.
Sudirman menjelaskan, harga dasar dan harga jual eceran BBM ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri ESDM. Adapun harga dasar yang dimaksud terdiri dari biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin.
Perhitungan harga dasar, sehingga menghasilkan harga eceran premium Rp 7.600, diperoleh berdasarkan nilai tukar rupiah Rp 12.380 per dollar AS, dan harga rata-rata indeks pasar untuk minyak dunia sebesar 60 dollar AS per barrel.
Untuk awalnya, harga premium untuk BBM khusus penugasan dengan BBM umum (nonsubsidi) disamakan. Pertamina sebagai badan usaha yang menjalankan penugasan bisa mengambil margin 5 persen untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Sementara itu, premium yang masuk kategori BBM umum ke depan akan diserahkan kepada pemerintah daerah dengan ketentuan margin bawah 5 persen dan maksimal 10 persen untuk PBBKB.
“Margin BBM umum diserahkan ke pemda, tetapi maksimal 10 persen. Ini untuk mendorong persaingan sehat, kompetisi sehat antar-daerah maupun antar-pelaku bisnis. Tetapi, harapannya agar memberikan margin yang rendah,” imbuh Sudirman.
Sofyan Djalil juga mengungkapkan, harga premium akan dievaluasi tiap bulannya. “Karena Pertamina saat ini masih monopoli (di Jamali), kalau ada persaingan, harga akan menjadi dinamis,” kata Sofyan.
BBM Turun, Sudah Terlambat?
Dari laporan kompas.com, banyak pengendara mobil dan sepeda motor yang merupakan konsumen tetap premium pun mensyukuri penurunan harga tersebut. Salah seorang tukang ojek, Ramdhani, mengaku senang dengan keputusan ini.
“Senang banget. Selama ini BBM naik Rp 2.000 itu berat ya. Saya mau naikin ongkos penumpang ya kadang kasihan juga, tetapi kalau enggak begitu ya saya rugi,” ujar Ramdhani.
Menurutnya, ini seperti kado tahun baru dari Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Indonesia. Mengenai harga baru premium ini, dia berjanji juga akan menyesuaikan kembali tarif ojeknya.
Namun sayang, ternyata Ramdhani tidak sepenuhnya puas dengan kebutuhan itu. Dia mengaku masih ada kekhawatiran. Ramdhani tidak yakin turunnya harga BBM juga akan berdampak pada turunnya harga-harga bahan pokok.
“Jadi, BBM turun, sudah terlambat. Ya tetapi masih bersyukurlah, siapa tahu lama-lama harga (kebutuhan pokok) ikut turun,” ujar dia. (ba/kompas.com)