Brussels, LiputanIslam.com — Brazil dan Uni Eropa, hari Senin (24/2), sepakat untuk meletakkan kabel komunikasi bawah laut dari Lisboa ke Fortaleza. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan Brazil pada Amerika Serikat setelah Washington memata-matai negara ini.
Pada pertemuan puncak di Brussels, Presiden Brazil Dilma Rousseff mengatakan, proyek kabel bawah laut senilai $185 juta itu penting untuk “menjamin netralitas” internet. Ini memberi sinyal kuat bahwa negara ini ingin melindungi lalu lintas internetnya dari pengawasan AS.
“Kita harus menghormati privasi, hak asasi manusia dan kedaulatan bangsa. Kami tidak ingin aktivitas bisnis dimata-matai,” kata Rousseff dalam konferensi pers bersama dengan presiden Komisi Eropa dan Dewan Eropa di Brussels.
“Internet adalah salah satu hal terbaik yang pernah temukan manusia. Jadi kami sepakat ada kebutuhan untuk menjamin… netralitas jaringan, daerah yang demokratis di mana kita dapat melindungi kebebasan berekspresi,” kata Rousseff.
Rousseff menunda kunjungan kenegaraan ke Washington tahun lalu sebagai protes atas aksi mata-mata yang dilakukan badan intelijen Amerika Serikat, National Security Agency (NSA) terhadap email dan teleponnya. Kerjasama ini juga sebagai cara Brazil untuk mencari rute alternatif di luar kabel milik Amerika Serikat .
Selama ini Brazil bergantung pada kabel bawah laut AS untuk membawa hampir semua komunikasinya ke Eropa. Kabel yang ada antara Eropa dan Brazil sudah usang dan hanya digunakan untuk transmisi suara.
Para pemimpin Uni Eropa juga bersimpati atas seruan Brazil menyusul pengungkapan oleh mantan kontraktor NSA, Edward Snowden, yang menunjukkan bahwa badan tersebut juga memata-matai telpon seluler Kanselir Jerman Angela Merkel dan beberapa lembaga Uni Eropa.
Presiden AS Barack Obama telah melarang badan intelijen sinyal negaranya untuk memata-matai para pemimpin negara yang menjadi sekutu dekatnya. Tapi, kepercayaan itu telah rusak.
Brussels mengancam menunda kesepakatan Uni Eropa-Amerika Serikat soal transfer data antara dua negara kecuali Washington memperkuat jaminannya untuk melindungi data warga Uni Eropa dari aksi penyadapan.(ca/tempo.co)