Jakarta, LiputanIslam.com–Acara nonton bareng (nobar) film Senyap di Malang dan Yogyakarta beberapa kali batal karena digeruduk sejumlah ormas. Di Institute Seni Indonesia misalnya, massa datang di tengah-tengah pemutara film dan sempat terjadi baku hantam antara anggota ormas dan penonton (17/12).
Di Malang, massa yang mengaku dari organisasi masyarakat Pribumi membubarkan nobar di Warung Kelir, Jalan Panglima Sudirman (10/12). Puluhan orang dari Pribumi datang saat film dokumenter Senyap atau The Look of Silence baru diputar sepuluh menit.
“Kami sebagai anak korban komunis tidak rela dengan film ini karena film ini menetralkan sejarah. Seakan peristiwa itu tidak berbahaya bagi negeri ini. Tolong hentikan ini,” kata Haris Budi Kuncahyono, seperti dikutip Tempo.
Film Senyap atau ‘The Look of Silence’ karya sutradara Joshua Oppenheimer ini berkisah tentang pembantaian massal 1965 di Sumatera Utara. Tokoh dalam film dokumenter ini adalah seorang laki-laki bernama Adi Rukun. Ia dan ibunya yang sudah lansia masih memendam kepedihan dari tragedi pembantaian massal tahun 1965 di Indonesia. Kakak Adi, Ramli, adalah salah seorang korban pembantaian di Sumatera Utara.
Adi, yang baru lahir dua tahun setelah peristiwa itu, menjalani kehidupannya dengan tanda tanya besar; bagaimana kakaknya dibunuh dan siapa pelakunya? Film ini mengikuti perjalanan Adi yang menemui pelaku pembunuh kakaknya, bukan untuk balas dendam, namun untuk mencari pemahaman. Ia mewawancarai ibunya, para pembunuh dan penyiksa Ramli, para koordinator aksi pembantaian, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Film ini memenangkan lima Penghargaan dalam Festival Film Internasional Venesia ke 71 di Italia akhir Agustus 2014.
Tanggapan NU dan Komnas HAM
Nahdlatul Ulama Yogyakarta menyesalkan pembubaran acara nonton bareng film ini. “Kalau sekadar untuk romantisme dan mengetahui sejarah, ya biarkan saja, kenapa harus dicurigai dan dilarang?” ujar Wakil Sekretaris NU Yogyakarta, Mashruri, seperti dikutip Tempo (18/12).
NU pun mengecam ketika aksi penggerebekan di Yogya sampai merambah lingkungan kampus yang notabene merupakan basis kawasan ilmiah. Menurut Mashruri, memutar film Senyap adalah hak mereka. Mashruri juga menegaskan bahwa pemutaran Senyap tidak berarti menyebarkan paham komunis.
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai film tersebut bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada 1965 tidak kembali terulang.
“Ini sangat edukatif, tapi belum apa-apa sudah dilarang,” kata Komisioner Komnas HAM Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, Muhammad Nurkhoiron.
Menurut Nurkhoiron, pelarangan pemutaran film Senyap juga bertentangan dengan semangat Presiden Joko Widodo yang menginginkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. “Pelarangan kontra produktif dengan yang dikatakan Presiden Jokowi saat di Yogyakarta,” kata Nurkhoiron.
Sutradara: Film Ini Bukan Untuk Mengorek Luka Lama
Sutradara film Senyap, Joshua Oppenheimer mengatakan, film dokumenter garapannya itu tidak berkeinginan mengorek luka lama antara masyarakat dan para penyintas atau korban Tragedi 1965.
“Masa lalu tak akan berlalu selama ancaman masih terus membuat kita terlalu takut mengakui apa yang telah terjadi atau untuk menyuarakan makna peristiwa di masa lalu,” kata Joshua, seperti dikutip Kompas (10/11).
Dia mengatakan, Senyap mengungkapkan pelanggaran HAM serius bagi korban dan keluarga yang dianggap tersangkut Partai Komunis Indonesia.
Meski begitu, dia mengakui tidak sedang membela sebuah ideologi lewat film. Akan tetapi, dia ingin agar masyarakat menyadari bahwa ada pelanggaran HAM yang dialami keluarga yang tersangkut Gerakan 30 September.(fa)