Jakarta, LiputanIslam.com — Jika pada saat Pilpres lalu rakyat bisa berpartipasi aktif dengan turut mengawal suara melalui kawalpemilu.org yang dibesut Ainun Najib dkk, maka kini kita juga bisa turut mengawal pemerintah dalam merealisasikan pemberian anggaran untuk desa di seluruh Indonesia dalam kawaldesa.org.
Gozali Kumara dan Eja Maung selaku founder kawaldesa.org, hanya menyelesaikan pembuatan situs tersebut selama dua minggu. Di halaman utama, terdapat nama-nama provinsi dan besarnya anggaran yang disediakan pemerintah. Dengan meng-klik nama provinsi, kita akan masuk ke halaman dua, yaitu nama-nama kabupaten, dan seterusnya.
“Dana desa yang terdapat di kawaldesa.org adalah dana yang diproyeksikan menurut APBN dan APBD 2014. Jadi tahun 2015, (besar anggarannya) pasti beda. Data ini diperoleh dari websitenya Budiman Sudjatmiko (anggota DPR RI PDI Perjuangan),” jelas Gozali.
Dari keterangan founder dan rekan-rekannya di media sosial, website ini masih akan diperbaharui kembali, dan masih menunggu masukan dari netizen. Diharapkan, dengan adanya kawaldesa.org, maka Indonesia bisa menjadi rolemodel negara yang demokratis, partisipasif dan transparan. Saat ini, mereka juga masih menunggu partisipasi dari relawan yang bersedia mendata di lapangan.
“Lebih mengena lagi kalau ada kolom penjelasan detail untuk kegiatan apa saja uang yang tertransfer tersebut dibelanjakan oleh kepala desa. Konsekuensinya kepala desa harus melaporkan rencana penggunaan dana tersebut atau relawan yang bergerak mengumpulkan data dimaksud,” ujar Budiman Lanta, memeberi saran.
“Konon gunanya reporting kan ntar buat audit performance sampai forensik ya, supaya ada ukuran pertanggungjawaban tepat guna dan tepat sasaran atas penggunaan dana-dana tersebut mengikuti prinsip money follows function and key performance indikator. Jadi mulai dari pengajuan anggaran proyek (evaluasi skala prioritas), pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi performance dari publik (berupa testimoni, bukti foto dll) perlu diakomodir ke dalam sistem,” ujar Suyat Suryawangsa.
JK: Pemerintah Akan Beri Petunjuk Penggunaan Anggaran Desa
Seperti diketahui, sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada anggaran 1,4 milyar per desa selama lima tahun yang harus disalurkan. Dan untuk itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pihaknya akan membuat petunjuk penggunaan anggaran yang akan diberikan kepada seluruh desa. Hal itu dilakukan untuk memudahkan kontrol dan mencegah adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan kepala desa karena tak memiliki panduan menggunakan dana dari pemerintah.
“Nanti akan ada petunjuk jelas, kalau masyarakat melihat enggak berjalan sesuai instruksi itu bisa dikoreksi,” kata JK, di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nasional RPJMN 2015-2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, 18 Desember 2014 seperti dilansir kompas.com.
JK mengatakan, secara pribadi dirinya yakin bahwa kepala desa akan menggunakan dengan baik alokasi anggaran desa dari pemerintah. Namun, rencana pembuatan petunjuk penggunaan anggaran desa itu akan dilakukan setelah mendapat masukan dari salah satu peserta musrenbang.
Saat masuk acara dialog di musrenbang, ada seorang peserta yang khawatir kepala desa akan diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi karena kesalahan administrasi saat menggunakan dana desa. Ia kemudian meminta pemerintah memikirkan hal itu dan mencarikan solusinya.
“Kita percaya niat baik kepala desa. Pelaksananya harus ada musyawarah desa, nanti pemerintah akan menegaskan untuk apa anggaran desa itu,” ucap JK.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, kementeriannya akan mengeluarkan surat edaran untuk menginformasikan program desa yang akan dilakukannya dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Menurut Marwan, surat edaran tersebut dinilai perlu dilakukan sebagai salah satu cara mensosialisasikan program-program pembangunan desa. Marwan mengakui kalau sejauh ini masih banyak kepala desa, terutama yang secara geografis terletak di wilayah pedalaman, belum mengetahui keberadaan Kementerian Desa. (ba)