Jakarta, LiputanIslam.com — Akibat PT Minarak Lapindo Jaya mengaku tidak mampu membayar, pemerintah akhirnya menalangi kewajiban perusahan milik Aburizal Bakrie tersebut sebesar Rp 781 miliar kepada korban semburan lumpur dalam area terdampak.
“Lapindo menyatakan tidak ada kemampuan untuk beli tanah itu. Akhirnya diputuskan pemerintah akan beli tanah itu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, 18 Desember 2014, seperti dikutip dari kompas.com.
Pembayaran utang Lapindo itu akan menggunakan pos BA99 (dana taktis) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2015. Meski ditalangi pemerintah, lanjut Basuki, Lapindo tetap harus melunasi kewajibannya itu. Sebab, pemerintah juga turut menyita seluruh aset Lapindo sebagai jaminan.
“Lapindo diberi waktu 4 tahun, kalau mereka bisa lunasi Rp 781 miliar kepada pemerintah, maka itu dikembalikan ke Lapindo. Kalau lewat, maka disita,” ungkapnya.
Menurut dia, keputusan ini juga telah disepakati oleh CEO Lapindo Brantas Nirwan Bakrie. Basuki hari ini sudah mengontak langsung Nirwan melalui sambungan telepon. Skenario pelunasan utang ini pun akhirnya disepakati kedua belah pihak.
“Tinggal di-follow up ke Jaksa Agung,” ucap Basuki.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan alasan pemerintah yang akhirnya turun tangan membayarkan utang Lapindo, yaitu lantaran korban lumpur Lapindo telah mengalami ketidak-jelasan nasib selama delapan tahun.
“Warga butuh kepastian, dan Negara harus hadir dalam saat seperti ini,” jelas Andi.
Andi mengatakan, pemerintah juga belum berpikir untuk menjatuhkan sanksi terhadap Lapindo akibat ketidakmampuannya membayar utang tersebut.
“Presiden tidak berpikir, rakyat sudah menunggu. Fokus bagaimana caranya supaya harapan yang tertunda ini bisa dipenuhi. Itu saja fokusnya. Hal-hal lain terkait fairness dari Minarak Lapindo, kita pikirkan kemudian,” tambah dia.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang turut ikut dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo menyambut keputusan pemerintah itu. Menurut dia, dengan adanya pelunasan utang Lapindo oleh pemerintah, maka tindakan pembenahan tanggung oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) bisa dilakukan.
“Ini keputusan bagus kementerian, peta terdampak berikan satu keleluasaan untuk pembenahan tanggul. Ini penting karena kalau luber akan jebol,” ujarnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir ini tanggul penahan lumpur berkali-kali jebol dan menggenangi rumah korban di area semburan lumpur Lapindo. Di saat yang bersamaan, baru saja digelar perhelatan Munas Golkar Bali yang menetapkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum.Dari berbagai laporan media, Munas diselenggarakan di hotel mewah, Westin, dan menelan dana milyaran rupiah. (ba)