Jakarta, LiputanIslam.com – Rencana Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menjual gedung BUMN, menuai kritikan dari berbagai kalangan. Sebelumnya, Rini mengatakan gedung tersebut terlalu besar bagi kementerian yang hanya punya 250 pegawai. Komisi XI DPR RI, M Misbakhun, menilai alasan Rini tersebut tidak tepat.
“Kalau space kosong bisa digunakan oleh BUMN atau lembaga negara lain yang saat ini banyak yang masih kekurangan ruangan kerja untuk menunjang aktivitas mereka saat ini,” tegas Misbakhun.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. Ia meminta Rini tidak menjual gedung yang menjadi kantornya saat ini. Pasalnya, masih ada sesama lembaga pemerintah yang butuh bangunan kantor. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan, yang terpenting saat ini adalah menata kembali semua aset dan berkoordinasi dengan pemerintah.
“Manajemen aset akan lebih baik daripada berorientasi menjual aset,” kata Hidayat.
Sementara itu, KPK yang juga berkantor di gedung Kementerian BUMN berpandangan agar penjualan kantor Kementerian BUMN itu dipikirkan dengan matang. Johan Budi, juru bicara KPK menyatakan, bahwa pihaknya diizinkan meminjam gedung Kementrian BUMN untuk sementara waktu hingga gedung baru KPK selesai dibangun. Menurut dia, perizinan tersebut telah diteken sejak Dahlan Iskan masih menjabat sebagai Menteri BUMN.
Dari laporan kompas.com, Johan mengatakan, sejumlah pegawai KPK menempati dua lantai di gedung Kementerian BUMN, yakni di lantai 5 dan lantai 15. Namun, ia menyayangkan gagasan Menteri BUMN Rini Soemarno yang berencana menjual gedung tersebut, padahal telah terjalin perjanjian dengan KPK terkait peminjaman tempat.
“Kan sudah ada perjanjian waktu itu kami diberi kesempatan meminjam tempat. Mau pindah ke mana kalau itu dijual?” kata Johan.
Johan menilai, Rini harus ditegaskan apakah ia mengetahui bahwa ada institusi lain yang menempati gedung tersebut. Jika gedung BUMN benar-benar dijual, kata Johan, maka KPK harus mencari tempat lain sebagai tempat kerja sebagian pegawainya hingga gedung baru KPK rampung.
“Harus dipikirkan untuk mencari tempat yang lain kalau memang itu urgent untuk dijual,” ujar Johan. (ba)