Jakarta, LiputanIslam.com — Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan bahwa mungkin butuh waktu tiga atau empat tahun sebelum kurikulum yang telah direvisi dapat diimplementasikan secara nasional.
Anies mengatakan bahwa kementeriannya akan melihat kesiapan sekolah untuk menerapkan perbaikan kurikulum, dan menekankan peningkatan kualitas guru dalam mengajar.
“Kami akan terus menganalisis kesiapan sekolah kesiapan untuk menerapkan kurikulum secara nasional karena beda wilayah, berbeda pula kondisinya,” jelas Anies, seperti dilansir thejakartapost.com, 15 Desember 2014.
Pekan lalu, Anies memutuskan untuk menghentikan penggunaan kurikulum 2013, dan memberikan instruksi kepada sekolah-sekolah untuk kembali menggunakan kurikulum 2006.
Sebanyak 6.221 sekolah percontohan yang menggunakan kurikulum 2013 selama 3 semester terakhir tetap menggunakan kurikulum yang sama, sedangkan lebih 200.000 sekolah lainnya kembali ke kurikulum 2006.
Anies menyadari sepenuhnya bahwa keputusannya tersebut tidak mendapatkan dukungan dari semua pihak.
“Saya sadar bahwa ada beberapa hambatan dalam seminggu terakhir, namun sekarang adalah waktu yang tepat untuk menangguhkan pelaksanaan kurikulum 2013, karena sebagian besar sekolah baru menerapkan kurikulum tersebut selama kurang lebih empat bulan,” papar Anies.
Menurut Anies, kurikulum 2013 masih diperlukan berbagai perbaikan, terutama mengenai kompatibilitas tujuan kurikulum dengan buku pelajaran sekolah.
Kurikulum 2013 yang diterapkan pemerintah sebelumnya, sebagaimana keputusan Muhammad Nuh, telah menuai protes dari berbagai kalangan lantaran dianggap terlalu memaksa. Kak Seto, seorang pemerhati anak bahkan menyebut bahwa kurikulum ini akan membentuk generasi psikopat.
Karena itu, Anies akan terus memantau pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah percontohan, dan akan memberikan pengajaran bagi guru-guru di sekolah agar dapat menerapkan kurikulum secara efektif dalam proses belajar mengajar.
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti mengapresiasi pernyataan Anies, terkait perlunya pembelajaran bagi para guru secara intensif. Menurut dia, selama pemerintahan sebelumnya, banyak guru terutama yang berada di daerah terpencil, tidak menerima pelatihan yang memadai.
“Pada 2012 kami menemukan bahwa 62 persen guru sekolah dasar belum menerima pelatihan sama sekali. Saya tidak bisa membayangkan bahwa mereka tiba-tiba dipaksa untuk melaksanakan kurikulum 2013 yang rumit,” kata Retno.
Sementara itu Teguh Juwarno, anggota DPR dari Komisi X memuji langkah Anies untuk menangguhkan pelaksanaan kurikulum 2013, dan menyarankan agar mantan Rektor Universitas Paramadina ini menerapkan pengawasan yang ketat terkait penggunaan buku pelajaran di sekolah.
Teguh mencontohkan saat ia menemukan dalam buku pelajaran kelas tiga SD, terdapat materi yang memaparkan tentang tugas utama pemerintah dan DPR.
“Apa gunanya materi tersebut untuk siswa sekolah dasar? Anak-anak harus menggunakan buku yang berisi informasi yang sesuai untuk usia mereka,” jelas Teguh. (ba)