Bogor, LiputanIslam.com — Jemaat GKI Yasmin meminta Presiden Joko Widodo dan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, untuk memenuhi janjinya selama masa kampanye untuk membuka gereja tersebut. Jika tidak, mereka kembali akan merayakan Natal di trotoar.
Bona Sigalingging, juru bicara gereja GKI Yasmin, menyesalkan penolakan Bima Arya untuk membuka kembali gereja, yang disegel pada tahun 2010 atas desakan dari kelompok-kelompok Muslim garis keras, meskipun dua putusan dari Mahkamah Agung memerintahkan untuk mengembalikan gereja tersebut kepada jemaat.
“Kami benar-benar ingin bertemu [walikota] sebelum Natal karena kami ingin merayakan Natal di gereja kami. Waktu terus berjalan, tetapi hingga kini janji tersebut belum terealisasi,” ujar Bona, seperti dilansir thejakartaglobe.com, 13 Desember 2014.
Bona mengatakan jemaat akan menggelar perayaan Natal di trotoar di depan gereja sebagai tanda protes, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Menurut Bona, perwakilan dari beberapa komunitas antar agama dan kelompok advokasi akan menghadiri perayaan Natal, seperti Wahid Institute, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Setara Institute.
Sekedar informasi, jemaat memperoleh izin pada tahun 2006 untuk membangun gereja, tetapi izin tersebut dicabut pada tahun 2010 oleh Walikota Diani Budiarto.
Bima Arya sendiri mengatakan pada Kamis, 11 Desember 2014 bahwa ia tidak bisa membuka gereja sebagaimana putusan dari MA, dan untuk itu, ia mengklaim memiliki alasan yang kuat. Ia juga mengatakan telah meminta kepada Departemen Dalam Negeri dan Kementerian Agama untuk menimbang dalam pada masalah ini.
“Tapi sejauh ini kami belum menerima tanggapan,” kata Bima Arya.
“Yang jelas adalah bahwa jemaat tidak perlu menggelar perayaan Natal di trotoar. Trotoar bukan tempat untuk berdoa. Kami telah menyediakan tempat alternatif seperti Harmoni atau tempat-tempat lain,” tambah dia.
Namun Bona mengatakan bahwa jemaat tidak akan mengurungkan rencana mereka, kendati ada tawaran dari Bima untuk merayakan Natal di tempat lain.
“Mengapa pemerintah harus mengusulkan alternatif tersebut? Apa yang salah dengan gereja kami? Mengapa kami tidak bisa mengambil gereja kami kembali?”
“Jika Bima ingin melakukan perubahan dari walikota sebelumnya, maka ia harus membuka kembali gereja, bukan memberikan alternatif lain yang akan kami tolak,” tegas Bona.
Bona mengungkapkan harapannya agar Presiden Jokowi membantu penyelesaian sengketa ini. “Kami meminta presiden untuk memenuhi janjinya bahwa negara tidak akan tunduk di hadapan kelompok-kelompok intoleran,” kata Bona.
Secara terpisah, Kepolisian Bogor sedang mempersiapkan pasukan gabungan untuk mengamankan 59 gereja di seluruh kota saat perayaan Natal.
Kepolisian menyatakan bahwa mereka berkoordinasi dengan militer, lembaga ketertiban umum, pemadam kebakaran dan kelompok dan organisasi masyarakat.
Pasukan gabungan akan bekerja sama dalam sebuah operasi tahunan yang disebut “Operasi Lilin,” yang mengerahkan 890 petugas keamanan di enam kecamatan Bogor, yang berlangsung dari 24 Desember 2014 sampai 2 Januari 2015. (ba)