Jakarta, LiputanIslam.com — Presiden Joko Widodo harus membentuk tim independen untuk menyelidiki insiden penembakan yang terjadi saat bentrokan antara penduduk setempat dan aparat keamanan di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Jaringan Papua Damai, Neles Tebay Rev.
Seperti diketahui, insiden penembakan yang terjadi pada 8 Desember 2014 tersebut telah menewaskan 5 warga sipil dan melukai 21 orang.
Ia mengharapkan, penyelidik akan mengungkap identitas oknum yang mengendarai mobil tanpa menyalakan lampu, dan orang-orang yang terlibat dalam penyiksaan di Pondok Natal malam itu, yang menyebabkan terjadinya protes massal dan berakhir dengan insiden penembakan.
Neles menilai, pembentukan tim penyidik sangat penting untuk menghindari adanya tudingan terhadap Jokowi di masa mendatang atas insiden berdarah yang terjadi hari ini.
“Faktor-faktor penyebab ditembaknya warga sipil oleh aparat harus diungkap,” tegas dia, seperti dilansir thejakartapos.com, 10 Desember 2014.
“Diharapkan bahwa hasil investigasi akan disampaikan ke publik untuk bersama-sama menemukan solusi komprehensif yang dapat mengakhiri kasus ini, sekaligus mencegah aksi kekerasan di masa depan,” tambah Neles.
Dia mengatakan, insiden ini bukan pertama kalinya terjadi di Papua. Rakyat di provinsi paling timur itu telah menyaksikan penembakan demi penembakan warga sipil sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang berlangsung di Papua pada tahun 1969.
Insiden ini menuai kritikan tajam dari berbagai aktivis penggiat hak asasi manusia. LSM Imparsial mengatakan, peristiwa itu telah menambah panjang daftar korban yang telah menjadi sasaran aparat berwenang di Papua.
“Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional pada 10 Desember, Imparsial mengutuk penembakan yang menewaskan lima warga sipil dan melukai beberapa lainnya di Enarotali. Polisi dan militer seharusnya berhati-hati dalam menggunakan senjata mereka, terutama jika mereka bermaksud untuk membubarkan protes, “kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti.
Dia mengatakan pelanggaran hak asasi manusia di Papua harus menjadi salah satu prioritas utama Jokowi karena jika situasi tidak diselesaikan, insiden yang lebih parah akan terjadi di masa depan.
Imparsial juga mengkritik rencana Presiden Jokowi untuk mendirikan Komando Daerah Militer (Kodam) markas baru di Papua dan Papua Barat. Ia meminta agar Jokowi bertanggung jawab, memastikan terjaminnya kebebasan berbicara dan berekspresi, dan segera menyelesaikan kasus-kasus hak asasi manusia di wilayah tersebut. (ba)