TelAviv, LiputanIslam.com – Sebanyak lebih dari 800 tokoh terkemuka Yahudi di berbagai wilayah pendudukan Palestina Ahad (7/11) meminta kepada parlemen di negara-negara Eropa supaya mengakui negara merdeka Palestina.
Situs berita al-Youm al-Sabea menyebutkan bahwa meskipun para petinggi Israel mengecam keras pengakuan parlemen sejumlah negara Barat terhadap Palestina, namun di Israel sendiri sebanyak lebih dari 800 tokoh terkemuka Yahudi, termasuk para penulis besar mereka, telah melayangkan surat kepada beberapa parlemen di Eropa berisikan imbauan supaya mengakui eksistensi negara Palestina merdeka.
Oktober lalu pengakuan atas kemerdekaan Palestina dinyatakan oleh pemerintah Swedia. Beberapa lama kemudian, parlemen Spanyol, Irlandia, dan Inggris menyerukan kepada pemerintah masing-masing supaya mengikuti jejak pemerintah Swedia tersebut.
Pekan lalu, parlemen Perancis dengan suara mayoritas juga telah mengesahkan rancangan pengakuan atas kemerdekaan Palestina.
Sejauh ini tak kurang dari 135 negara dunia telah mengakui eksistensi negara merdeka Palestina.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel menggalang koalisi dengan partai-partai ultra-ortodoks untuk memenangi pemilu parlemen negara ilegal Zionis ini pada 17 Maret 2015, yaitu pemilu yang akan digelar sebelum waktunya di seluruh wilayah Israel untuk menentukan susunan anggota parlemen dan pemerintahan baru.
Koran Israel Yedioth Ahronoth menyebutkan bahwa Netanyahu kini berusaha menggalang koalisi dengan partai-partai garis keras dari kalangan “Haredim” yang meliputi dua partai Persatuan Torah Judaisme dan Shas.
Selain itu dia juga berusaha menggandeng Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman selaku ketua Partai Israel Rumah Kita ke dalam koalisi, namun belum berhasil.
Netanyahu sebelumnya telah memecat Yair Lapid dan Tzipi Livni masing-masing dari Menteri Keuangan dan Menteri Keadilan karena Netanyahu merasa sudah tidak betah mendapatkan kritikan dari para menterinya sendiri. Pemecatan itu kemudian disusul dengan mundurnya empat menteri lain sebagai protes atas pemecatan tersebut.
Rencananya, hari ini Senin (8/12) para anggota parlemen Israel akan menggelar voting mengenai pembubaran parlemen, Knesset. Bersamaan ini tersiar desas-desus mengenai penundaan pemilu 17 Maret, namun dibantah keras oleh Partai Likud yang merupakan partai Netanyahu.
Dalam beberapa bulan terakhir terjadi perselisihan sengit antara Netanyahu di satu pihak dan partai-partai kiri di pihak lain. Lawan pendapat Netanyahu menganggap pemerintahannya selama tiga periode (1996 – 1999, 2009 – 2013, dan 2013 sampai sekarang) tidak menghasilkan apapun kecuali krisis dan kebuntuan.
Pecahnya dua kali perang dengan Palestina, keterkucilan Israel, termasuk di Eropa, akibat meluasnya pembangunan permukiman, dan kebuntuan politik dengan Palestina telah membuat citra Netanyahu mengemuka sebagai perdana menteri Israel yang paling radikal selama ini.
Jajak perdapat terbaru yang dilakukan oleh Jerussalem Post menunjukkan bahwa 60 persen orang Israel tidak menghendaki Netanyahu terpilih lagi sebagai perdana menteri Israel dalam pemilu 17 Maret 2015. (mm)