Jakarta, LiputanIslam.com–Imparsial menyebut pembebasan bersyarat Pollycarpus Budihari Prijanto, terpidana perkara pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir, sebagai skandal. LSM yang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia ini menduga ada tangan politik yang bermain dalam kasus ini.
“Skandal itu sudah berlangsung lama ketika kebijakan yang memberikan remisi begitu banyak, dan kali ini diperkuat dengan rezim pemerintahan baru dan Menkum HAM baru,” tutur Direktur Program Imparsial, Al Araf, seperti dikutip sindonews.com, Senin (1/12/2014).
Al Araf menduga ada tangan-tangan politik yang ingin mempercepat hukuman Pollycarpus. “Makanya saya anggap pembebasan bersyarat Pollycarpus adalah skandal hukum dan skandal politik,” tuturnya.
Pollycarpus menghirup udara bebas sejak Sabtu 29 November 2014 lalu. Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jabar, Danan Purnomo, mengatakan, pihaknya memberikan pembebasan bersyarat (PB) sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini, kata Danan, pihaknya tidak melihat kasus seseorang secara personal melainkan secara umum.
“Semua orang memiliki hak yang sama dalam hukum. Dalam hal ini, kita melihat seseorang sesuai dengan perundang-undangan umum, tidak perseorangan,” jelasnya, seperti dikutip Okezone (1/12/2014).
Polly keluar dengan cepat lantaran mendapat remisi atau potongan masa hukuman cukup banyak yang diberikan oleh pemerintah SBY. Polly mendapat 19 kali remisi, dengan total 51 bulan 80 har. Jika tidak dipotong remisi, Polly baru menghirup udara bebas pada 25 Januari 2022. Jika dipotong remisi, maka hukuman mantan pilot Garuda itu dipersingkat hingga 29 Agustus 2017.
Dengan status PB ini, Polly wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) hingga 29 Agustus 2017 ditambah satu tahun pembinaan sampai 29 Agustus 2018. Selama masa wajib lapor tersebut Pollycarpus tidak boleh membuat kesalahan, termasuk bepergian ke luar negeri. Bila melakukan pelanggaran, status PB Polly dapat dicabut.
Berdasarkan putusan pengadilan, Polly terbukti meracuni Munir (mantan Direktur Eksekutif Imparsial) dalam penerbangan menuju Amsterdam, 7 September 2004. Kendati Polly sudah menerima hukuman, namun orang yang menjadi dalang intelektual dalam pembunuhan Munir sampai hari ini diduga belum lagi disentuh oleh aparat hukum. Di antaranya adalah Deputi V BIN, Muchdi Purwoprandjono, dan mantan Kepala BIN ketika itu, AM Hendropriyono.
Jokowi pun pernah dikritik karena menunjuk Hendropriyono menjadi penasihat tim transisi pemerintahannya. Menanggapi kritikan itu, Jokowi mengaku tak bisa menyeleksi tiap orang yang masuk menjadi timnya.
“Gak ada masalah. Masa setiap orang yang ke saya harus di-screening,” kata Jokowi seperti dikutip Kompas, (9/6).
Menurutnya, isu tersebut harus dibuktikan secara hukum. “Apa harus orang yang ke saya harus di-screening dulu. Kamu tersangkut ini gak, kamu tersangkut penculikan, kan gak seperti itu. Ini kan urusan hukum, tapi harus jelas. Jelaskan, apa nanti ada rekonsiliasi dan lain-lain gimana,” katanya. (fa)