Jakarta, LiputanIslam.com — Tidak seperti pimpinan DPR yang mendukung keinginan Hamas untuk membuka kantor cabang di Indonesia, Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina (PPIP) Din Syamsuddin justru menolak rencana Hamas membuka kantor di Jakarta. Ia menilai hal tersebut akan menimbulkan konflik.
“Saya mohon kepada masyarakat luas, khususnya umat Islam, tidak perlulah kita mendukung pikiran itu. Terus terang kalau ada kantor perwakilan Hamas di Jakarta itu berarti kita membuka konflik Palestina ini melebar, tidak selesai-selesai,” kata Din, seperti dilansir detik.com, 30 November 2014.
Din yang juga menjabat sebagai Ketua Umum MUI, menyatakan bahwa sudah ada kedutaan besar Palestina di Jakarta. Sehingga menurutnya, tidak perlu ada kantor perwakilan Hamas. (Baca: Hamas Ingin Buka Kantor Perwakilan, DPR Setuju)
“Kita tahu ya, Hamas dan Fatah itu sudah bersatu sebenarnya. Tapi kalau kemudian salah satu dikedepankan. Maka itu akan menimbulkan konflik. Biarlah diwakili oleh kedutaan besar Palestina. Saya mohon masyarakat luas termasuk anggota DPR tidak perlu lah mendorong,” imbuhnya.
Din mengaku tidak tahu menahu apa kepentingan Hamas ingin membuka kantor di Jakarta. Namun ia menegaskan menolak rencana itu. “Biarlah semua aspirasi, kepentingan bangsa Palestina diselenggarakan lewat kedutaan besarnya di Jakarta,” ucapnya.
Gus Sholah: Apakah Kedubes Palestina Mengizinkan?
Tokoh besar Nahdlatul Ulama yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Shalahuddin Wahid atau yang akrab disapa Gus Sholah tidak mau tergesa-gesa dan asal-asalan menyikapi wacana tersebut. Gus Sholah mengatakan jka Hamas ingin membuka kantor perwakilannya di Indonesia, ada satu hal yang perlu dilakukan pemerintah, yakni mesti ada izin dari Kedubes Palestina.
“Pastikan dahulu, kedutaan Palestina mengizinkan atau tidak?” kata dia, Sabtu 29 November 2014, seperti dilansir muslimedianews.com.
Hikmahanto: Indonesia Perlu Kebijakan Satu Palestina
Sementara itu, Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai, ada dua hal yang perlu dicermati oleh pemerintah. Pertama, apakah Kantor Perwakilan Hamas tersebut nantinya merupakan perwakilan Palestina? Ini mengingat Indonesia telah lama mengakui Palestina sebagai negara yang dideklarasikan pada 16 November 1988 di Aljazair dan lagian sudah ada Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.
“Pengakuan ini diwujudkan dalam Joint Communique dimulainya hubungan diplomatik antara Indonesia-Palestina pada tingkat Kedutaan Besar pada 19 Nopember 1989. Dan saat ini Palestina memiliki perwakilan dalam bentuk Kedutaan Besar (Embassy) di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta,” ujar Hikamawanto.
Hal kedua yang perlu dicermati, menurut Hikmahanto, di Palestina terdapat dua faksi kuat yaitu partai Fatah dan Hamas. Fatah dan Hamas memiliki perbedaan yang signifikan terkait Negara Palestina merdeka. Bagi Fatah mereka dapat menerima kenyataan Israel sebagai sebuah negara yang berdampingan dengan Palestina merdeka. Namun, Hamas dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina tidak akan mengakui Israel.
“Indonesia tentu tidak perlu ikut dalam perpecahan internal Palestina. Indonesia wajib mendukung Palestina memperoleh kemerdekaannya tanpa harus berada dalam perpecahan internal Palestina. Pembukaan kantor perwakilan Hamas bila dikabulkan dikhawatirkan akan menarik Indonesia dalam perpecahan internal. Untuk itu, Indonesia perlu berkonsultasi dengan pemerintah resmi Palestina, termasuk dengan Dubes Palestina di Jakarta, dalam menyikapi keinginan delegasi Hamas,” tegasnya.
Hikmawanto mengatakan Indonesia sebaiknya mempunyai kebijakan satu Palestina (One Palestine Policy). Sehingga siapa pun pemenang pemilu di Palestina, apakah faksi Fatah atau Hamas, dan di antara mereka yang menjadi penguasa yang sah maka dialah yang di mata Indonesia merupakan pemerintah Palestina yang resmi. (ba)